Himpitan Jalur MRT dan LRT Timur-Barat, Pengamat : Bakal 'Saling Makan'

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas menilai rencana pembangunan kereta Lintas Rel Terpadu (LRT) Timur-Barat besutan Pemprov DKI Jakarta bukan langkah efektif dalam penyediaan transportasi massal.

Seperti diketahui, sebelumnya rencana LRT Timur-Barat dengan rute Pulo Gadung-Kebayoran Lama tersebut dianggap tumpang tindih dengan rencana MRT Timur-Barat rute Cikarang-Ujung Menteng-Kalideres-Balaraja.

"Kalau keduanya sudah jadi, memang akan saling makan penumpang. Apalagi kalau trasenya yang di tengah kota berdekatan," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (4/2/2020).

Darmaningtyas berpendapat penyediaan jalur kereta api dari timur ke barat Jakarta sebenarnya merupakan langkah untuk menghubungkan daerah penyangga utama DKI Jakarta seperti Bekasi dan Tangerang.

Oleh sebab itu, lebih baik Pemprov DKI Jakarta fokus melakukan koordinasi pengoptimalan infrastruktur angkutan yang ada.

Misalnya percepatan elevated loop line agar penumpang Kereta Rel Listrik (KRL) terpecah, serta membuat Bus Rapid Transit (BRT) Transjakarta sebagai tulang punggung transportasi massal penghubung dua poros lintang Ibu Kota.

"Apalagi kita mau ada pemindahan Ibu Kota. Lebih baik anggaran digunakan untuk pengoptimalan angkutan eksisting. Terpenting, pembangunan jaringan KA jangan hanya fokus untuk Jakarta dan sekitarnya saja," tambahnya.

Sebelumnya, pemerintah pusat lewat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menolak usulan Pemprov DKI untuk menggeser trase MRT Timur-Barat dan menyarankan penyesuaian ulang proyek LRT Timur-Barat usulan Pemprov.

Hal ini agar Feasibility Study dan Detail Engineering Design untuk proyek MRT Timur-Barat yang telah lengkap dan memakan waktu panjang tidak perlu diulang dari awal.

Terlebih, LRT Timur-Barat besutan Pemprov DKI belum ada nomenklaturnya di RITJ. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) milik DKI pun tak ada.

Pemerintah pusat menekankan Pemprov DKI Jakarta perlu mengakomodir proyek LRT Timur-Barat besutannya agar lengkap secara administratif dan punya dasar hukum kuat terlebih dahulu.