Bisnis.com, JAKARTA - PT MRT Jakarta berupaya mengoptimalkan tugasnya selaku pengelola kawasan stasiun sebagai area Transit Oriented Development atau TOD dengan membentuk anak usaha.
Direktur Utama PT MRT Jakarta William P. Sabandar menjelaskan bahwa TOD diharapkan menjadi salah satu potensi pendapatan nontiket (nonfarebox) masa depan MRT Jakarta. Di samping pendapatan nontiket dari periklanan, naming rights di beberapa stasiun, retail, dan telekomunikasi yang telah berjalan.
"Betul dari main core business kita kereta api, bukan bisnis properti. Maka dari itu, strategi bisnis yang akan kita lakukan adalah membuat anak usaha," ungkap William saat berkunjung ke Redaksi Bisnis Indonesia, Rabu (11/3/2020).
PT MRT Jakarta telah mengajukan lima kawasan stasiun kereta Moda Raya Terpadu (MRT) potensial kelolaannya sebagai pelopor TOD, yakni Dukuh Atas, Istora Senayan, Blok M - ASEAN, Fatmawati, dan Lebak Bulus.
William pun menyebutkan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta sebagai landasan hukum agar MRT Jakarta punya wewenang mengelola kawasan TOD telah rampung.
"Pergub penugasan sudah keluar, Pergub No 15 tahun 2020 yang menegaskan MRT Jakarta menjadi pengelola di kawasan TOD di lima stasiun, yang kita tunggu sekarang adalah Pergub Panduan Rancang Kota untuk lima kawasan tadi," jelasnya.
Baca Juga
"Begitu kita punya Pergub [penugasan] itu, kita langsung bentuk anak usaha. Ini sudah proses pembentukan. Kalau tidak bulan ini, bulan April 2020 [anak usaha] sudah jadi," tambah William.
William menjelaskan dengan membangun kawasan yang baik melalui TOD, bukan hanya MRT Jakarta yang mendapat keuntungan lewat ridership yang semakin banyak dan pendapatan nontiket yang semakin ramai.
William menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun mendapat keuntungan lewat pemasukan daerah di sektor pajak yang semakin tinggi seiring peningkatan nilai kawasan, selain adanya pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial secara cuma-cuma lewat kontribusi para pengembang.
Sementara itu para pengelola bangunan atau developer dalam kawasan TOD mendapat keuntungan dari peningkatan nilai kawasan, "Jadi setiap pihak mendapatkan manfaat dari proses ini. Mekanisme [pengelolaan TOD] MRT ini bisa membawa ketiga pihak bekerja sama yang saling menguntungkan," ujar William.
Selain mengelola TOD di stasiun kelolaannya, PT MRT Jakarta pun dipercaya pemerintah pusat lewat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Kereta Api Indonesia (Persero) membentuk anak usaha bernama PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ).
MRT Jakarta akan berperan besar dalam penataan stasiun-stasiun ini, sebab memiliki kepemilikan saham 51 persen, "MRT Jakarta lewat PT MITJ kini sedang mempersiapkan studi kelayakan (Feasibility Study) pengembangan TOD di seluruh stasiun Jabodetabek," ungkapnya.
Nantinya, MITJ bukan hanya diminta menata 72 stasiun Kereta Rel Listrik (KRL) di Ibu Kota dan sekitarnya, namun juga pengelolaan Kereta Bandara dan Kereta Commuterline, serta pembangunan Elevated Loop Line.
"Penghasilan utama transportasi publik itu pasti bukan dari penumpang, tapi dari nonfarebox. Maka, arahan dari bapak Presiden dengan Gubernur DKI, kita diminta bekerja sama dengan KAI untuk menata stasiun, sekaligus mengoptimalkan pengelolaan bisnis di stasiun-stasiun KRL," ungkap William.
Nantinya, empat stasiun akan menjadi proyek percontohan penataan PT MITJ, yaitu Stasiun Senen, Stasiun Juanda, Stasiun Tanah Abang, dan Stasiun Sudirman dan ditargetkan selesai pada akhir Maret 2020.
