Bisnis.com, JAKARTA –Pada Minggu (3/5/2020) pukul 18.57 WIB, tiba-tiba Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mencuit bahwa ada tiga orang penumpang kereta rel listrik (KRL) Jakarta-Bogor positif terkena virus corona.
Pernyataan Ridwan Kamil itu mengacu pada hasil tes secara usap (swap) yang dilakukan secara acak pada 325 penumpang KRL Jakarta-Bogor. Kang Emil, biasa disapa, terkesan keras dalam menuliskan pesan tersebut.
“Ini artinya KRL yang masih padat bisa menjadi transportasi OTG [orang tanpa gejala] pembawa virus. PSBB [Pembatasan Sosial Berskala Besar] bisa gagal. Sudah dilaporkan ke gugus tugas pusat dan Kemenhub. Semoga ada respons terukur dari pihak operator KRL," tulisnya.
Tak berselang lama dari cuitan Ridwan Kamil, pihak PT Kereta Commuter Indonesia, pengelola KRL Jabodetabek angkat bicara. VP Corporate Communications PT KCI Anne Purba mengklaim bahwa hasil tes swap itu merupakan koordinasi dengan Pemprov Jawa Barat.
Dia menyebutkan hasil tes swap tersebut keluar setelah dilakukan pengambilan sampel pada Senin pagi, 27 April 2020, di Stasiun Bogor.
"Pada Senin pagi tersebut, hasilnya sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, yaitu ditemukan 3 orang atau kurang dari 1 persen dari pengguna yang dites hasilnya positif," ungkap Anne dalam keterangannya resmi, Senin (4/5/2020) dini hari.
Baca Juga
Anne menjelaskan ketiga penumpang merupakan OTG yang sebelumnya tidak pernah mengetahui bahwa mereka positif Covid-19. “Penyebaran virus corona dapat terjadi di manapun, termasuk di lokasi kerja, di pasar, maupun lokasi lainnya yang didatangi para pengguna.”
Dia mengklaim bahwa selama ini PT KCI tetap melakukan berbagai langkah antisipasi untuk memerangi Covid-19 dengan protokol cek suhu tubuh, wastafel di stasiun, mewajibkan penumpang menggunakan masker, dan beberapa aturan lainnya.
Selain itu, dengan adanya temuan tersebut KRL kembali mengkampanyekan jaga jarak fisik (physical distancing) dan mengendalikan kepadatan pengguna di KRL.
" KCI juga berupaya mengendalikan kepadatan pengguna dan tercapainya physical distancing melalui melengkapi seluruh kereta dengan marka pada bangku dan tempat duduk untuk mengatur posisi pengguna agar tercipta jarak aman," jelasnya.
Antrean calon penumpang KRL commuter sebelum memasuki stasiun Depok Lama di Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (14/4/2020). Penumpukan calon penumpang ini disebabkan aturan physical distancing di dalam stasiun dan gerbong kereta, serta pembatasan jam operasional kereta akibat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI. Bisnis/Arief Hermawan P
SETOP OPERASIONAL
Sementara itu, Ketua Pengurus Harian Yayasan Layanan Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi meminta pemerintah pusat berpangku tangan menyerahkan penanganan Covid-19 kepada pemerintah daerah.
Dia mencontohkan salah satunya masih beroperasional KRL yang berpotensi besar menularkan virus corona. Tulus menegaskan masih beroperasinya KRL merupakan salah satu bukti cacat regulasi PSBB, karena jelas-jelas berpotensi besar menularkan Covid-19.
"Jika KRL tak dilarang, maka PSBB menjadi tidak efektif, bahkan potensi penularannya makin luas. Maka seharusnya KRL itu disetop operasi dalam masa PSBB, minimal selama 2 minggu, karena tidak ada di dunia manapun dalam masa lockdown angkutan massal seperti KRL boleh beroperasi," ungkapnya kepada Bisnis, Senin (4/5/2020).
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menjelaskan bahwa pemerintah pusat harus ikut membereskan masalah kepadatan KRL ini, sebab akar masalah ada pada ego sektoral antarkementerian itu sendiri.
"Kita lihat awal-awal [PSBB] itu ada masalah soal Ojol. Sekarang soal operasional perusahaan yang harus setop selama PSBB, tapi dari Kementerian Perindustrian malah memperbolehkan. Jadi banyak perusahaan yang kembali bekerja. Ini berpengaruh ke kepadatan angkutan umum KRL," ungkapnya kepada Bisnis, Senin (4/5/2020).
Sebelumnya, lima kepala daerah, yakni Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) mengusulkan pemberhentian sementara KRL terkait dengan penerapan PSBB demi mencegah penyebaran virus corona.
"Kami lima kepala daerah akan tetap mengusulkan kepada Kemenhub untuk menghentikan sementara KRL selama PSBB," kata Bupati Bogor, Ade Yasin usai rapat bersama Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan perwakilan Bupati Bekasi di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (26/4/2020) petang.
Ia menyayangkan tidak adanya perubahan operasional KRL Jabodetabek saat penerapan PSBB dengan sebelum diterapkan PSBB.
"Paling tidak membatasi, menutup stasiun tertentu dan menyeleksi orang-orang yang akan bepergian menggunakan KRL," kata perempuan yang juga merupakan Ketua Gugus Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor itu.
Petugas memeriksa suhu tubuh calon penumpang KRL commuter sebelum memasuki stasiun Depok Lama di Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (14/4/2020). Penumpukan calon penumpang ini disebabkan aturan physical distancing di dalam stasiun dan gerbong kereta, serta pembatasan jam operasional kereta akibat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI. Bisnis/Arief Hermawan P
Ade Yasin menyebut bahwa rata-rata pasien positif terinfeksi virus corona penyebabnya yang berdomisili di Bogor lantaran tertular virus itu di dalam KRL.
"Kami yakin salah satu penyebab maraknya positif itu karena KRL. Dari data yang ada rata-rata dari penumpang kereta. Kasus positif pertama yang di Bojonggede itu dari kereta," ujarnya.
Sebenarnya, kepala daerah di Bodebek sudah mengusulkan agar KRL berhenti beroperasi selama PSBB diberlakukan pada 15 April 2020.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, misalnya, setuju KRL disetop pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Bahkan, usulan kebijakan tersebut disetujui pula oleh kepala daerah di Kabupaten Bekasi dan Bogor, Kota Bogor, serta Kota Depok, melalui penandatangan kesepakatan bersama.
"Saya setuju, demi memutus mata rantai Covid-19, sudah ditandatangani juga. Saya lihat kepala-kepala daerah lain di Bodebek juga sudah tanda tangan," katanya, Jumat (17/4/2020).
Usul itu pun disampaikan kepada operatornya, yakni PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).
Ada dua skenario penyesuaian KRL di masa PSBB. Pertama, penghentian seluruh operasional KRL sementara. Kedua, mengurangi jadwal pemberangkatan kereta dari dan atau menuju Jakarta.
Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja juga setuju KRL dihentikan sementara. Pasalnya, penumpang KRL berpotensi besar berkerumun. Kerumunan massa inilah yang berpotensi menularkan virus corona.
