Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memanfaatkan pinjaman Rp12,5 triliun dari pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur untuk menuntaskan sejumlah program prioritas yang sempat tertunda.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria program prioritas yang sempat tertunda seperti program kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan khususnya program penanganan banjir, karena APBD 2020 berkurang dari Rp87 triliun menjadi Rp47 triliun akibat pandemi Covid-19.
"Pak gubernur memastikan bahwa program-program yang menjadi prioritas di tahun 2020 -2021 bisa terus dapat dilaksanakan sesuai dengan optimalisasi APBD dan bantuan dari PT SMI dan juga dari program-program yang kami akan kerjasamakan dengan pihak ketiga atau swasta," kata Ariza di Jakarta, Senin (27/7/2020).
Meskipun demikian, dia belum bisa merinci lebih jauh kegiatan prioritas yang dialokasikan dari dana pinjaman itu. Menurutnya, semua itu akan disusun bersama-sama dengan perangkat daerah terkait.
Politikus Partai Gerindra itu mencontohkan program prioritas pengendalian banjir yang dilakukan dengan dana pinjaman itu di antaranya sodetan Ciliwung mulai dari penanganan Ciliwung Waduk Situ Embung, drainase vertikal biopori dan penanganan pengadaan pompa banjir.
"Jadi program-program yang sudah direncanakan itu akan kami lanjutkan," katanya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN Zita Anjani tak mempersoalkan bila Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan pinjaman dana sebesar Rp12,5 triliun kepada pemerintah pusat.
Asalkan dana sebanyak itu benar difokuskan untuk pemulihan ekonomi nasional akibat wabah Covid-19.
"Kalau pendapat saya untuk pemulihan ekonomi nomor satu, karena warga Jakarta butuh banget pemulihan ekonomi. Tapi ingat, dana itu tolong jangan dipakai buat yang aneh-aneh, pokoknya fokus pemulihan ekonomi," ujar Zita.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
