Bisnis.com, JAKARTA – Provinsi DKI Jakarta kembali dinilai sebagai provinsi paling demokratis se-Indonesia.
Hal itu didasarkan Indeks Demokrasi Provinsi DKI Jakarta No. 35/08/31/Th.XXII, yang dirilis oleh BPS Provinsi DKI Jakarta pada Rabu (5/8/2020).
“Alhamdulillah, ini untuk kesekian kalinya DKI Jakarta kembali dinilai sebagai provinsi paling demokratis se-Indonesia,” ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di akun Instagram @aniesbaswedan, Rabu (5/8/2020).
Capaian indeks demokrasi (IDI) DKI Jakarta pada tahun 2019 sebesar 88,29 (kinerja baik), meningkat 3,21 poin dari IDI 2018 yang sebesar 85,08.
Angka ini sekaligus memecahkan rekor angka IDI tertinggi selama 11 tahun penghitungannya.
Peningkatan ini didorong oleh adanya perbaikan pada Aspek Hak-hak Politik meningkat dari 75,43 (tahun 2018) menjadi 83,86 (tahun 2019) atau naik 8,43 poin (di antaranya peningkatan voters turn out pada Pemilu Legislatif 2019).
Capaian Aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2019 juga membaik 4,07 poin dari 87,82 (tahun 2018) menjadi 91,89 (tahun 2019) di antaranya perbaikan transparansi anggaran di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta).
Aspek Kebebasan Berkeyakinan kita juga naik dan mendapat nilai sempurna 100.
Sekalipun capaian indeks demokrasi DKI Jakarta tahun ini sudah cukup tinggi, namun masih menyisakan beberapa pekerjaan rumah.
IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja, namun juga dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum.
Oleh karena itu, capaian IDI merupakan hasil usaha semua pihak di Jakarta.
