Bisnis.com, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak, mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menarik kembali kebijakan Ganjil Genap di sejumlah ruas jalan utama DKI Jakarta pada masa perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi fase I jilid keempat.
Gilbert beralasan kebijakan itu justru mempersulit upaya penekanan kerumunan orang untuk memotong laju penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat.
“Kemungkinan sulit untuk diperpanjang kebijakan transportasi [ganjil-genap] karena publik mayoritas tidak setuju, karena mempersulit. Tetapi PSBB transisinya akan berlanjut karena situasinya malah makin parah,” kata Gilbert melalui pesan tertulis pada Kamis (13/8/2020).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menurut dia, juga terlihat tidak mampu membuat kebijakan yang sesuai untuk mengatasi kenaikan jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di tengah masyarakat. Padahal, dia menambahkan, tingkat penyebaran Covid-19 yang dominan itu berada di perumahan dan pasar.
“Ya, [ganjil-genap] tidak memperbaiki kondisi, malah memperburuk. Pengawasan kawasan pemukiman dan pasar yang perlu hingga ada vaksin. Kalau itu tidak dikerjakan, mau dilarang semua mobil, tetap aja akan bertambah [penyebaran Covid-19],” ujarnya.
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mencatat terjadi penurunan volume lalu lintas sebesar 2,47 hingga 4,63 persen selama sepekan terakhir saat pelaksanaan kebijakan ganjil genap di 25 ruas jalan utama DKI Jakarta.
Baca Juga
Pencatatan itu merupakan hasil evaluasi Dishub DKI Jakarta setelah menghimpun sejumlah data sejak 3 Agustus hingga 7 Agustus lalu.
“Sementara itu kecepatan lalu lintas mengalami peningkatan antara 1,36 hingga 16,36 persen,” kata kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo melalui keterangan tertulis pada Rabu (11/8/2020).
Ihwal jumlah penumpang transportasi umum, Syafrin mengatakan, turut terjadi peningkatan sebesar 0,64 hingga 6,25 persen. Transportasi umum yang dimaksud di antarannya Transjakarta, MRTJ, LRTJ, KRL dan Kereta Api Bandara.
