Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija) mengungkap bahwa pihaknya tidak pernah dirangkul oleh regulator penanganan pandemi Covid-19, maupun saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid II yang berlaku sejak 14 September 2020.
Ketua Asphija Hana Suryani mengatakan sejak pertama kali PSBB dimulai pada Maret 2020, pihaknya selalu berharap diajak bicara atau dirangkul. Pasalnya, sektor industri sangat terdampak pandemi Covid-19.
"Berjalannya waktu dengan harapan kami dipanggil atau disentuh, dirangkul oleh siapapun pihak regulator di negeri ini, kalau saya orang Jakarta, ya pemda," kata Hana dalam acara Indonesia Lawyers Club yang diunggah oleh kanal Youtube TvONE, Rabu (16/9/2020).
Akhirnya, pihaknya mendatangi dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta untuk menanyakan protokol kesehatan bila industri dibuka.
Pada 15 Juni 2020, Pemprov DKI mengumpulkan para pengusaha dan asosiasi, termasuk dirinya, untuk membicarakan protokol kesehatan saat tempat usaha dibuka, namun selang waktu berjalan tidak ada evaluasi terkait protokol itu.
"Untuk itu semua protokol yang disuguhkan kami setujui. Setelah itu sebulan lebih tidak ada evaluasi atau tindak lanjut dari pembahasan tanggal 15 Juni, tidak ada evaluasi dari Satgas Covid-19 pusat, daerah, atau Dinas Pariwisata, bahwa protokol itu lemah," katanya.
Akhirnya, para pengusaha melakukan aksi damai pada 21 Juli 2020. Pihak Pemrov DKI, menerima dirinya dan mau mendengar aspirasinya.
"Setelah 21 Juli saya diterima Tim Biro Hukum dan Ekonomi, TGUPP, dan perwakilan Dinas Pariwisata aspirasi saya diterima. Namun setelah itu saya minta follow up minta feedback sampai hari ini tidak ada," katanya.
Setelah itu, Hana mengaku dikabarkan bahwa protokol kesehatan industri hiburan lemah. Namun, kabar itu tidak diterima secara formal.
"Saya dengar setelah acara itu protokol kami lemah, seharusnya dikabarkan formal jadi kami mengetahui lemahnya di mana," tanda Hana.
Alhasil, pihaknya pun semakin bergejolak, hingga akhirnya merencanakan aksi yang kedua. Bahkan, ada yang ingin melakukan upaya hukum terkait PSBB.
"Mengapa ada upaya hukum, alasannya kuat 6 bulan sampai hari ini tidak pernah disentuh dari pemerintah daerah, karena saya di Jakarta dari Pemprov DKI tidak ada," tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
