Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak serius mengantisipasi banjir.
Malahan, Pras menuding, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hanya bekerja saat banjir sudah terjadi di sejumlah wilayah DKI Jakarta.
“Jangan pas banjir baru kerja. Penanganan banjir ini perlu diantisipasi jauh-jauh hari, harus menyiapkan mitigasi banjir,” kata Pras kepada awak media pada Senin (28/9/2020).
Daerah rawan banjir di DKI Jakarta hingga September 2020 tercatat sebanyak 82 kelurahan, naik dari awal tahun yang berjumlah 56 Kelurahan.
“Saya sudah katakan berkali-kali masalah Jakarta itu dari dulu dua, macet dan banjir, Karena itu saya menyetujui dibentuknya Pansus banjir. Perlu keseriusan untuk masalah banjir ini,” ujar Pras.
Ketidakseriusan Pemprov DKI dalam penanganan banjir, menurut dia, juga tampak pada lemahnya pengawasan pada program revitalisasi trotoar. Revitalisasi trotoar di sepanjang jalan Pangeran Diponegoro justru mengakibatkan penyumbatan tali air sehingga membanjiri perumahan warga sekitar.
Baca Juga
"Di awal tahun lalu Jakarta kembali dikepung banjir. Termasuk di kawasan Menteng Jalan Diponegoro. Penyebabnya karena pelebaran trotoar yang justru tidak memperhatikan saluran yang ada di bawahnya. Kalau sudah seperti ini bagaimana pengawasannya,” tuturnya.
Dia mengatakan sejak beberapa tahun lalu mitigasi banjir bukan lagi menjadi program prioritas di Jakarta. Itu terlihat dari pemangkasan pagu penanganan banjir di beberapa tahun terakhir. Bahkan di tahun ini, Dinas Sumber Daya Air (SDA) sempat tidak memiliki anggaran untuk penanganan banjir.
Dia juga mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengoptimalkan alokasi dana pinjaman sebesar Rp12,5 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
Pinjaman tersebut dialokasikan untuk tahun 2020 dan 2021 dengan beberapa program prioritas. Selain banjir, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk sejumlah program, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
"Dengan ketersediaan anggaran, sudah saatnya Pak Gubernur memperbaiki manajemen, standar prosedur untuk penanganan banjir," tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Juaini Yusuf mengatakan anggaran banjir masih tersisa sekitar Rp1,2 triliun setelah dilakukan realokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk penanganan Covid-19.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,2 triliun untuk penanganan banjir di dalam APBD 2020.
“Yang dipangkas itu untuk penanggulangan banjir juga, ada pembuatan tanggul, pembuatan pompa mobile, buat pembebasan lahan,” kata Juaini di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu (23/9/2020).
Kendati demikian, dia mengatakan, pihaknya juga tengah menanti pencairan dana pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Rencananya, dari anggaran PEN itu SDA bakal menggunakan sebesar Rp1,2 triliun untuk penanganan banjir pada tahun ini.
