Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Perda Penanggulangan Covid-19 DKI Sah, Pidana Kurungan Dihapus Denda Maksimal Rp7,5 Juta

Perda itu mengatur sanksi pidana bagi masyarakat yang menolak dilakukan tes PCR, menolak pengobatan atau vaksinasi Covid-19, mengambil jenazah probable atau konfirmasi positif Covid-19 dan masyarakat yang dengan sengaja meninggalkan fasilitas isolasi terkendali Covid-19.
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 19 Oktober 2020  |  16:29 WIB
Pemeriksaan tes swab di Puskesmas Kecamatan Kemayoran, Selasa (9/6/2029).  - Antara
Pemeriksaan tes swab di Puskesmas Kecamatan Kemayoran, Selasa (9/6/2029). - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Covid-19.

Perda itu mengatur sanksi pidana bagi masyarakat yang menolak dilakukan tes PCR, menolak pengobatan atau vaksinasi Covid-19, mengambil jenazah probable atau konfirmasi positif Covid-19 dan masyarakat yang dengan sengaja meninggalkan fasilitas isolasi terkendali Covid-19.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, menerangkan sanksi pidana yang diberikan tersebut dalam bentuk denda dengan batas maksimal. Artinya, denda itu tidak boleh dikenakan melebihi angka Rp7,5 juta.

“Itu ancaman pidana denda yang kita cantumkan itu adalah maksimal. Tidak bisa lebih, kalau kurangnya itu terserah kepada pertimbangan hakim, bisa saja melihat situasi, hakim mungkin tidak menghukum tidak apa-apa,” kata Pantas seusai Rapat Paripurna di DPRD DKI Jakarta pada Senin (19/10/2020).

Pantas mengatakan penentuan sanksi pidana itu nantinya bakal tergantung sepenuhnya pada kearifan hakim dalam menilai setiap peristiwa yang disidang.

Di sisi lain, dia juga menerangkan, pihaknya sepakat untuk menghapus ketentuan sanksi pidana kurungan di dalam Perda Penanggulangan Covid-19. Pasalnya, sanksi pidana kurungan itu sempat dimasukkan ke dalam Raperda dengan maksimal kurungan penjara selama enam bulan.

“Pidana kurungan kita tidak masukan, jadi kita memang lebih kepada efek pendidikan. Maka, Perda ini juga yang banyak kita tonjolkan adalah edukasi,” ujarnya.

Dalam salinan Perda yang Bisnis terima, ketentuan pidana itu diatur dalam Bab X pasal 29 sampai 32. Dalam ketentuan pidana itu, masyarakat yang menolak dilakukan tes PCR didenda maksimal Rp5 juta, menolak pengobatan atau vaksinasi Covid-19 didenda maksimal Rp5 juta, mengambil jenazah probable atau konfirmasi positif Covid-19 dengan kekerasan didenda maksimal Rp7,5 juta dan masyarakat yang dengan sengaja meninggalkan fasilitas isolasi terkendali Covid-19 didenda maksimal Rp5 juta.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jakarta
Editor : Andhika Anggoro Wening
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top