Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk berjaga di sejumlah obyek vital menyusul aksi demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja pada Selasa (20/10/2020) siang.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan langkah itu diambil untuk mengantisipasi adanya potensi perusakan fasilitas publik seperti pada aksi demonstrasi pekan lalu yang berakhir ricuh.
“Ya kami sudah koordinasi dengan pihak keamanan, aparat keamanan untuk membantu menjaga tempat-tempat agar tidak dirusak oleh pihak-pihak tertentu,” kata Ariza kepada awak media pada Selasa (20/10/2020).
Misalnya, dia mencontohkan, pihaknya telah menempatkan sejumlah aparat kemanan di Halte Bus TransJakarta.
“Harapan kita semua agar dilakukan secara tertib damai teratur ya yang perlu juga dijaga jangan sampai aksi-aksi demo yang punya niat maksud baik disusupi atau ditunggangi pihak pihak lain yang dapat menimbulkan anarkisme pengerusakan dan sebagainya,” ujarnya.
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, BEM SI, mulai berorasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2020) siang.
Selain berunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja, mereka juga menilai gagal satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Baca Juga
“Sudah tujuh kali kita ganti nahkoda [presiden] tapi kemiskinan di mana-mana, pendidikan mahal, dan korupsi merajalela,” ujar orator dari BEM SI.
Lebih lanjut, para mahasiswa juga menyampaikan kekecewaan terhadap perilaku aparat kepolisian yang dinilai terlampau represif terhadap mahasiswa.
BEM SI pun memastikan bahwa aksi unjuk rasa menolak UU Ciptaker tidak ditunggangi kelompok apa pun dengan kepentingan tertentu.
Dalam pantauan Bisnis, aksi unjuk rasa BEM SI masih berlangsung damai dengan pengawalan ratusan aparat gabungan TNI-Polri.
