Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono memastikan sistem smart e-budgeting DKI Jakarta mulai bisa digunakan pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021.
Mujiyono mengatakan saat ini smart e-budgeting itu masih disesuaikan dengan sistem lain sesuai regulasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Smart e-budgeting perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap data Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang sudah ditetapkan sebelumnya. Saat ini masih penyesuaian kode rekening dan laporannya, minggu depan sudah selesai penyesuaiannya. Jadi, smart e-budgeting bisa digunakan saat membahas APBD 2021," ujar Mujiyono melalui keterangan tertulis pada Selasa (10/11/2020).
Menurut dia, smart e-budgeting yang telah dibangun oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik DKI Jakarta harus disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 tahun 2020 tanggal 8 Oktober 2020.
"Kemendagri telah mengeluarkan KEPMEN nomor 050 tahun 2020 tanggal 8 Oktober 2020 tentang Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur sesuai dengan usulan Pemerintah daerah, perubahan kebijakan dan peraturan perundangan," tuturnya.
Adapun, smart e-budgeting dimaksud adalah aplikasi berbasis elektronik yaitu Smart Planning and Budgeting (SPB) yang digunakan dalam proses perencanaan dan penganggaran. Sistem ini, tegasnya, telah siap sejak Maret 2020 dan dipergunakan dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2021.
"SPB ini dirancang untuk sistem terintegrasi, diantaranya terintegrasi dengan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Sistem Pengajuan Komponen dan Kode Rekening (eHarga), Sistem Rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD), Sistem Monitoring dan Evaluasi Anggaran (eMonev), Sistem Aspirasi Masyarakat (eMusrembang), Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD Kemendagri)," ujarnya.
Peneliti politik anggaran dari Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mencatat anggaran pengelolaan SMART APBD DKI Jakarta meningkat hingga 311 persen pada Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2021 menjadi Rp10,12 miliar.
Pasalnya, dalam APBD Perubahan 2020 dan APBD 2019, anggaran untuk pengelolaan SMART APBD DKI Jakarta masing-masing sebesar Rp2,47 dan Rp1,53 miliar.
“Namun, hingga saat ini SMART APBD belum menayangkan data dan informasi APBD 2020 maupun perubahannya, terutama menyangkut data rincian anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 dan data realisasinya,” kata Roy melalui keterangan tertulis pada Senin (9/11/2020).
Menurut Roy, sistem e-budgeting era mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok lebih pintar ketimbang SMART APBD bikinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ini.
Dia membeberkan, dalam SMART APBD data yang baru diunggah adalah data Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2021. Malahan, data yang disajikan hanya sampai level kegiatan tidak ada data komponennya.
“Sulit di-tracking karena tidak ada kolom pencarian. Data APBD Perubahan 2020 tidak ada dan harus login untuk masuk,” tuturnya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengubah sistem penganggaran elektronik (E-Budgeting) yang digunakan untuk menyusun anggaran dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta menjadi SMART APBD.
Menurutnya, sistem e-budgeting yang dibuat oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah digital, tetapi tidak smart (pintar).
"Ini salahnya sistem karena mengandalkan manusia. Apakah sistem ini baru tahun ini? Tidak. Berati mengandalkan manusia selama ini bukan? Selama bertahun tahun mengandalkan manusia," katanya di Balai Kota DKI, Rabu (30/10/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
