Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Soal Kerumunan Massa, PDIP Sebut Gubernur Anies Diskriminatif

Rasyid mengatakan anggapan itu terkait kerumunan yang belakangan kerap terjadi.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 17 November 2020  |  06:23 WIB
Habib Rizieq Shihab tiba di Bandara Soekarno Hatta,  Tangerang, Selasa (10/11/2020). Kedatangannya disambut oleh ribuan simpatisan dari berbagai daerah di Indonesia. Bisnis - Himawan L Nugraha
Habib Rizieq Shihab tiba di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Selasa (10/11/2020). Kedatangannya disambut oleh ribuan simpatisan dari berbagai daerah di Indonesia. Bisnis - Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA - Terkait kerumunan massa, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Rasyidi menyebut ada anggapan Pemerintah Provinsi DKI tidak konsisten dan diskriminatif dalam rangka penegakan protokol kesehatan.

Rasyid mengatakan anggapan itu terkait kerumunan yang belakangan kerap terjadi.

“Ini jadi pertanyaan yang menyatakan gubernur kita gak konsisten dan diskriminatif,” ujar Rasyid dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Senin (16/11/2020).

Rasyid tak merinci kerumunan yang dimaksud. Namun, seperti diketahui beberapa waktu ke belakang kerumunan kerap terjadi, misalnya penjemputan Rizieq Shihab dan berbagai acara yang ia gelar.

"Mohon supaya Pak Gubernur Anies menjawab pertanyaan kami,” ujar Rasyid.

Pemprov DKI telah memberi sanksi denda administratif terkait pelanggaran protokol kesehatan kepada Rizeq dan FPI sebesar Rp 50 juta.

Gubernur Anies Baswedan mengatakan hal itu sebagai bentuk ketegasan Pemprov.

“Dalam waktu kurang dari 24 jam Pemprov DKI Jakarta menegakkan aturan. Artinya yang melanggar, ya, harus ditindak. Itulah yang kami lakukan,” ucap Anies di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI, Jakarta Pusat, pada Senin (16/11/2020).

Adapun denda yang dimaksud itu tertuang dalam surat resmi Satpol PP bernomor 2250/-1.75 yang ditujukan kepada Rizieq Shihab selaku penyelenggara pernikahan dan FPI sebagai panitia penyelenggara acara Maulid Nabi Muhammad SAW.

Mereka diminta membayar denda administrasi sebesar Rp 50 juta karena pelanggaran protokol kesehatan acara pernikahan dan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar pada Sabtu (14/11/2020) malam di kawasan Petamburan 3, Jakarta Pusat.

Meski begitu, Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho menilai pemerintah pusat dan daerah tergagap dalam mengantisipasi kerumunan akibat kehadiran pemimpin FPI itu.

Ia juga menilai pemerintah tak berupaya mencegah sejumlah acara yang dihadiri Rizieq dan berpotensi menimbulkan kerumunan.

Menurut Teguh, denda yang diberikan oleh Pemprov DKI terkesan sebatas formalitas. Sebab, DKI gagal mencegah kerumunan dalam acara peringatan Maulid Nabi dan pernikahan putri Rizieq Shihab.

“Pilihannya menjatuhkan sanksi administrasi karena pencegahan sudah gagal,” tutur dia.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pdip anies baswedan habib rizieq

Sumber : Tempo.Co

Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top