Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) obyektif dalam menilai isu banjir di Ibu Kota pada akhir pekan lalu.
Permintaan itu disampaikan Ariza berkaitan dengan hak interpelasi yang digulirkan oleh fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta pada Kamis (25/2/2021).
“Yang mau interpelasi, sekalipun itu menjadi hak dari teman-teman DPRD, namun demikian kita lihat duduk masalahnya, apa yg sudah dilakukan [Pemprov DKI],” kata Ariza di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (26/2/2021).
Sekalipun berada dalam posisi oposisi, Ariza meminta, fraksi PSI dapat bersikap obyektif terkait kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya penanganan banjir di Ibu Kota.
“Tidak boleh ada kepentingan lainnya, sekalipun kita pada posisi yang berbeda, umpamanya oposisi, pro pemerintah, tetap kita harus melihat kebijakan pemerintah kita lihat,” kata dia.
Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggulirkan wacana hak interpelasi terkait kinerja penanganan banjir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Langkah itu diambil setelah Anies dinilai tidak optimal dalam pengendalian banjir di Ibu Kota pada akhir pekan lalu.
“Interpelasi ini kami ambil sebagai jalan konstitusional terakhir. Ini adalah tanggung jawab moral dan politik PSI terhadap warga Jakarta, khususnya yang dirugikan oleh banjir akibat kegagalan dan ketidakseriusan Gubernur Anies mengelola penanggulangan banjir,” kata Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Untayana melalui keterangan pers virtual, Kamis (25/2/2021).
Justin mengkritisi ketidakjelasan masterplan penanggulangan banjir, ketidakseriusan pembebasan lahan normalisasi, dan kebingungan kosa kata serta mandeknya normalisasi maupun naturalisasi sungai.
Terlebih, Justin melanjutkan, Anies telah menjabat selama 3,5 tahun, namun justru mendorong revisi RPJMD untuk menghapus normalisasi dari RPJMD.
