Bisnis.com, JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah gagal membebaskan 118 bidang lahan untuk normalisasi sungai senilai Rp160 miliar pada APBD Perubahan 2019.
Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Untayana melalui keterangan pers virtual, Kamis (25/2/2021).
“Saat itu, Pemprov DKI tidak bersedia mencairkan anggaran normalisasi dengan alasan defisit. Tapi di Desember 2019 dan Februari 2020, gubernur malah mencairkan anggaran commitment fee Formula E sebesar Rp560 miliar,” tutur Justin.
Belakangan, PSI menggunakan hak interpelasi terkait kinerja penanganan banjir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Langkah itu diambil setelah Anies dinilai tidak optimal dalam pengendalian banjir di Ibu Kota pada akhir pekan lalu.
“Interpelasi ini kami ambil sebagai jalan konstitusional terakhir. Ini adalah tanggung jawab moral dan politik PSI terhadap warga Jakarta, khususnya yang dirugikan oleh banjir akibat kegagalan dan ketidakseriusan Gubernur Anies mengelola penanggulangan banjir,” kata Justin.
Untuk menggulirkan interpelasi, dibutuhkan dukungan 15 anggota DPRD. PSI mengaku telah melakukan komunikasi politik dengan partai politik lainnya.
Baca Juga
Sebelumnya, Kepala Dinas Sumber Daya Air Yusmada Faizal mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan total anggaran Rp1 triliun untuk pembebasan lahan lima sungai atau kali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daearh 2021.
Hal itu diungkapkan Yusmada seusai dilantik sebagai Kepala Dinas SDA yang baru menggantikan Juaini, kini Wakil Wali Kota Jakarta Utara.
“Tahun ini akan ada anggaran sekitar Rp1 triliun untuk membebaskan kali-kali itu dengan waduk-waduk,” kata Yusmada di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/2/2021).
