Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Forum Alumni Pengairan (FAP), Dr. Ir. Hari Suprayogi, M.Eng mengatakan penanganan banjir di DKI Jakarta tidak dapat dilakukan secara parsial, namun melalui sistem yang terintegrasi dengan melibatkan pemerintah daerah dan pusat.
"Harus ada manajemen banjir terintegrasi melalui pendekatan struktural dan nonstruktural dengan memperhatikan siklus banjir," kata Hari dalam diskusi dengan media, Selasa (9/3/2021).
Menurut Hari yang juga mantan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR ini, bisa saja Pemprov DKI Jakarta menyediakan sumur resapan, kolam olakan dan pompa, namun semua itu juga harus dibarengi dengan mengembalikan sungai-sungai yang melewati Ibu Kota.
Hari mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang Sumber Daya Air No. 17 tahun 2019 sudah diatur secara jelas tugas dan kewenangan pemerintah pusat dan masing-masing pemerintah daerah termasuk dalam pengendalian daya rusak air.
Harus diketahui juga, siklus banjir yang terjadi di Jakarta, sehingga penting untuk diantisipasi hadirnya Kanal Banjir Barat dan Timur, serta sodetan hanya sebagian saja untuk mengendalikan banjir.
"Paling penting di sini, mengembalikan fungsi sungai yang masuk ke Jakarta, namun untuk mencapai hal itu tidak semata-mata dilakukan pendekatan struktur, harus dilakukan pendekatan nonstruktur salah satunya pendekatan sosial," jelas Hari.
Baca Juga
Warga berjalan melewati banjir di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (20/2/2021). Banjir yang terjadi akibat curah hujan tinggi serta drainase yang buruk membuat kawasan Kemang banjir setinggi 1,5 meter./Antara
Pendekatan Sosial
Sekjen FAP Peter Frans menyebut, pendekatan sosial itu dibutuhkan untuk memindahkan bangunan dari bantaran sungai agar pekerjaan normalisasi sungai-sungai yang ada di Jakarta dapat dilaksanakan.
Peraturan perundangan yang melarang bangunan di bantaran sungai sudah ada tinggal kebijakan pemerintah daerah (perda) untuk merelokasi hunian-hunian itu.
Untuk merelokasi hunian itu, lagi-lagi Pemprov DKI Jakarta terbentur persoalan anggaran.
Anggaran yang tersedia dari APBD untuk SDA mencapai Rp1,5 triliun, namun kembali lagi, banyak yang tidak dapat dieksekusi sehingga harus dikembalikan lagi.
Hari mengatakan, perlu ada kemauan untuk mengatasi banjir di Jakarta, apalagi sebagai Ibu Kota tentunya mata dunia akan melihat perkembangan yang terjadi, termasuk bagaimana penanganannya.
Dia membenarkan sebagian sungai di Jakarta sudah dibuat tanggul dan turap, namun harus diingat pekerjaan itu belum tuntas mengingat baru sebagian saja, sehingga ketika terjadi banjir besar tetap saja membuat sebagian wilayah Jakarta tergenang.
Penanganan sungai, menurut Hari bisa juga diserahkan kepada BUMN seperti Perum Jasa Tirta I dan II. Pendapatan dari pengolahan sungai ini bisa dipergunakan untuk operasi dan pemeliharaan.
Tapi, untuk menyerahkan ke BUMN saat ini masih sulit, mengingat sungai-sungai yang masuk ke wilayah Jakarta saat ini lebih besar daya rusaknya.
"Mungkin untuk ke depannya setelah pembangunan konstruksi pengendali banjir diselesaikan sepenuhnya baru bisa menjadi daya tarik," tukas Hari.
Pekerja menggunakan alat berat saat normalisasi Kali Angke, Jakarta Barat, Senin (23/2/2015)/Antara
Rp5 Triliun
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mempercepat proyek normalisasi di Jakarta dalam dua tahun ke depan.
"Secara bertahap dengan dapat dukungan dari Pak Basuki yang membantu dari pemerintah pusat, nanti akan kami teruskan pembangunan normalisasi di Jakarta. Kami kebut dalam dua tahun ke depan," kata Riza Patria, di Balai Kota Jakarta, Senin (8/3/2021) malam.
Riza menyebut, untuk normalisasi di Jakarta bukanlah hal mudah, mengingat diharuskannya Pemprov DKI melakukan pembebasan lahan sungai yang artinya harus melakukan relokasi warga di bantaran sungai.
Pembebasan lahan ini, lanjut Riza, dilakukan secara bertahap oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) bersama wali kota tempat aliran sungai dengan juga berkoordinasi bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Sebelumnya, dia menyatakan normalisasi sungai di Jakarta akan tetap dilakukan untuk mengantisipasi banjir yang terjadi di Ibu Kota.
"Normalisasi dilakukan, pemprov dapat tugas terkait normalisasi untuk melakukan pembebasan lahan. Bahkan kami anggarkan Rp5 triliun untuk pembebasan lahan. Dan kami akan koordinasikan terus dengan berbagai stakeholder," kata Riza, di Jakarta, Minggu (7/3/2021).
Dana sebesar itu, kata Riza, dianggarkan hingga tahun 2024 untuk normalisasi dan baru untuk pembebasan lahan di Sungai Ciliwung, belum termasuk sungai-sungai yang lain.
Dana tersebut, di luar dari anggaran untuk penanganan banjir yang disebutkan Riza, nilainya tidak pernah kurang dari Rp2 triliun setiap tahun.
"Dana banjir itu artinya lebih dari 20 persen belanja modal," ujar dia lagi.
Ia menargetkan hingga tahun 2022, pembebasan lahan di aliran Sungai Ciliwung sudah bisa dirampungkan, namun ia memerlukan dukungan dari DPRD DKI, pemerintah pusat dan DPR RI, termasuk dukungan soal pendanaan.
Namun, ia belum merinci daerah mana yang akan dilakukan pembebasan lahan untuk mengatasi banjir, karena memerlukan beberapa tahapan.
Adapun beberapa aliran sungai yang menjadi perhatian, misalnya Kali Pesanggrahan, Sunter, Angke, atau Ciliwung.
