Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

PSI Sebut Anies Tutupi Anggaran dari Pengawasan Publik

Pengadaan itu menghabiskan anggaran sebesar Rp 185 miliar. Hingga saat ini belum ada kejelasan soal itu.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 18 Maret 2021  |  08:34 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengunjungi Pintu Air Manggarai, Jakarta Pusat, Minggu (21/2/2021). - Bisnis/Nyoman Ary Wahyudi
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengunjungi Pintu Air Manggarai, Jakarta Pusat, Minggu (21/2/2021). - Bisnis/Nyoman Ary Wahyudi

Bisnis.com, JAKARTA - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI meminta Gubernur Anies Baswedan membuka data pembelian lahan oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya untuk Program Rumah DP Rp 0.

Anggota Komisi B DPRD DKI Eneng Malianasari mengatakan, pada pertemuan Senin (15/3/2021), Sarana Jaya mengatakan telah membeli lahan seluas 70 hektare untuk program itu.

Dalam rapat, Sarana Jaya tidak memberikan rincian keberadaan dan rencana peruntukan lahan yang mereka beli. Berbagai masalah dalam perencanaan dan pembahasan anggaran, seperti data yang tidak dibuka kepada publik, baru diberikan kepada anggota dewan di H-1 atau bahkan pada hari rapat, kerap terjadi.

Akibatnya, muncul anggaran ratusan miliar hingga triliun rupiah yang tak sempat dipelajari.

 “Gubernur Anies sengaja melakukan pembiaran terhadap masalah-masalah itu dan menutupi-nutupi anggaran dari pengawasan publik,” kata dia dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (17/3/2021).

Eneng mengatakan, sebelum ramai perihal kasus korupsi pengadaan lahan rumah DP Rp 0, PSI telah menanyakan lokasi pengadaan tanah makam Covid-19 di Dinas Pertamanan. Pengadaan itu menghabiskan anggaran sebesar Rp 185 miliar. Hingga saat ini belum ada kejelasan soal itu.

Proses jual-beli tanah oleh Pemerintah DKI, kata dia, harus dilakukan dengan terbuka agar mencegah masuknya oknum mafia tanah. Pemerintah juga perlu membuka data lokasi lahan-lahan yang selama ini sudah dibeli. “Berapa NJOP-nya, berapa harga penawaran dari pemilik lahan, berapa harga yang disepakati, dan nama penjualnya.”

Kasus korupsi Sarana Jaya diharapkan bisa dijadikan momen untuk membenahi proses penganggaran pemerintahan Anies Baswedan.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Anies Baswedan dp nol rupiah

Sumber : Tempo

Editor : Nancy Junita

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top