Bisnis.com, JAKARTA — Perolehan laba bersih Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya mengalami penurunan yang relatif dalam menjadi Rp61,18 miliar pada tahun 2019.
Catatan itu menunjukkan penurunan perolehan laba bersih sekitar 55,10 persen jika dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp136,26 miliar.
Berdasarkan penilaian Dewan Pengawas Perumda Pembangunan Sarana Jaya capaian laba bersih pada tahun 2019 itu turun sebesar 40 persen dari target awal perusahaan di angka Rp151 miliar.
“Kontribusi terbesar diperoleh dari hasil penjualan tanah, diikuti komponen pendapatan lain-lain dari penempatan dana berupa deposito dan giro. Namun demikian pendapatan yang berasal dari alat produksi belum dapat menutupi biaya operasional,” kata ketua Dewas Perumda Pembangunan Sarana Jaya Nurdin Sobari melalui laporan keuangan yang dilihat Bisnis, Rabu (21/4/2021).
Dengan demikian, Nurdin mengarahkan agar jajaran direksi untuk mendorong perbaikan struktur keuangan melalui pengelolaan piutang dan investasi pada ventura bersama terutama pada proyek yang pembangunannya telah selesai.
Adapun, realisasi biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) tahun 2019 mencapai sebesar 71,66 persen dari target 82 persen. Artinya, realisasi itu mencapai yang ditargetkan namun menurun dibandingkan tahun sebelumnya 53,17 persen.
“Hal tersebut menunjukkan bahwa Sarana Jaya cukup berhasil menjaga efisiensi keuangannya. Kinerja penyerapan capital expenditure tahun 2019 tercapai sebesar Rp2,54 triliun, atau mencapai 70,4 persen dari yang ditargetkan sebesar Rp3,61 triliun mengacu revisi RKAP 2019,” ujarnya.
Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kesepakatan khusus antara eks Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles dengan sejumlah pihak dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur tahun 2019.
Hal tersebut didalami saat penyidik memeriksa Yoory pada Kamis (8/4/2021). "Dikonfirmasi terkait adanya dugaan kesepakatan khusus dalam proses negosiasi dengan pihak-pihak yang terkait perkara ini," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat (9/4/2021).
Penyidik juga mendalami pengetahuan Yoory terkait dengan proses pengadaan tanah di wilayah Munjul Cipayung.
KPK diketahui tengah melakukan penyidikan dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur pada tahun 2019 lalu.
Meski belum diumumkan, berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat empat tersangka yang sudah ditetapkan dalam perkara ini. Salah satunya adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles, yang kini sudah dinonaktifkan dari jabatannya.
