Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengalokasikan dana Penyertaan Modal Daerah atau PMD Rp2,464 triliun kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Suntikan dana tersebut dialokasikan untuk penyelesaian proyek Jakarta International Stadium (JIS) di akhir tahun 2021.
Hal itu diungkapkan Project Manager JIS Arry Wibowo terkait pembiayaan finalisasi pembangunan JIS yang ditargetkan rampung tahun ini.
“Total biaya investasi itu Rp4,546 triliun, ini jumlah dana yang besar dengan skema PMD multiyears dari 2019 hingga 2021. Kita sudah menginjak tahun terakhir, ibarat sepak bola kita sudah masuk babak final,” kata Arry dalam diskusi daring Jakpro, Selasa (29/6/2021).
PMD dengan skema multiyears atau tahun jamak itu dialokasikan Rp900 miliar pada tahun 2019 dan Rp1,182 triliun di tahun 2020. Belakangan, Anies mengalokasikan PMD sebesar Rp2,464 triliun untuk menggenapi total investasi pada pengerjaan JIS.
“PMD di tahun 2021 ini sudah disetujui sebesar Rp2,464 triliun, jadi total semuanya Rp4,546 triliun dan itu sudah clear sudah ditetapkan di PMD multiyears atau tahun jamak,” kata Arry.
Saat ini, Jakpro tengah memasuki tahap akhir pengerjaan JIS yang telah mencapai kemajuan kontruksi hingga 61,34 persen pada pekan ke-95.
“Kita sedang menyelesaikan kerangka pengelasan. Kemarin Jakpro dibantu KSO sudah menyelesaikan proses lifting atap seberat 3.900 ton ini tantangan bagi kita,” tuturnya.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menanti dana bagi hasil atau DBH sebesar Rp2,6 triliun dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dana tersebut direncanakan cair pada akhir Juni 2021. Penantian itu seiring dengan seretnya postur pendapatan Ibu Kota hingga akhir triwulan kedua tahun ini.
“Mudah-mudahan akhir bulan ini akan cair Rp2,6 triliun sehingga kita bisa napas lagi, terus terang saya sampaikan kalau tidak keluar Rp2,6 triliun kita agak repot untuk membayar kewajiban saja,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri saat menghadiri rapat di Komisi Keuangan DPRD DKI Jakarta, Rabu (23/6/2021).
Nilai DBH Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari Kementerian Keuangan mencapai Rp12,9 triliun pada tahun ini. Pada kuartal pertama, Kementerian Keuangan telah menyalurkan DBH Rp5,1 triliun dari pelunasan piutang tahun sebelumnya sebesar Rp2,6 triliun dan pencairan tahap pertama tahun 2021 sebesar Rp2,5 triliun.
BPKD DKI Jakarta mencatat sisa anggaran belanja tidak terduga atau BTT relatif rendah di angka Rp84,76 miliar menjelang akhir semester I/2021.
Sisa anggaran BTT yang relatif kecil itu disebabkan adanya pengalihan anggaran ke program belanja satuan kerja perangkat daerah atau SKPD. Pengalihan anggaran itu berkaitan dengan penanganan Covid-19, perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi daerah.
