Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyanggah bahwa persamuhan antara Gubernur Anies Baswedan dengan elit dari 7 fraksi terkait upaya penggalangan dukungan untuk melawan interpelasi gelaran Formula E.
Adapun interpelasi yang diajukan oleh PDIP dan PSI terkait pelaksanaan Formula E yang direncanakan berlangsung pada tahun depan. Dua partai opisisi Anies itu menganggap Formula E mubadzir dan tak berdampak signifikan bagi rakyat Jakarta.
Ariza menjelaskan pertemuan tersebut adalah silaturahmi biasa. Tidak ada lobi-lobi khusus dari Anies untuk melawan interpelasi yang diajukan PDIP dan PSI.
“Enggak ada permintaan dari kami. Silakan ditanyakan langsung ke fraksi masing-masing,” kata politisi Gerindra itu dikutip dari Tempo, Minggu (29/8/2021).
Dalam catatan Bisnis, persamuhan antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama sejumlah elit politik Kebon Sirih di rumah dinas yang terletak di Jalan Taman Suropati, Menteng, menghasilkan dukungan 73 anggota dewan untuk perhelatan balap mobil listrik Formula E tahun depan.
Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra mengatakan tujuh fraksi sepakat untuk tidak ikut bergabung bersama dengan PDIP dan PSI terkait pengajuan interpelasi kepada Anies.
Baca Juga
“Prinsipnya 7 fraksi sepakat untuk tidak ikut interpelasi. Berarti 73 anggota,” kata Taufik saat dikonfirmasi ihwal pertemuan itu, Jumat (27/8/2021).
Anies, kata Taufik, berkeinginan untuk menumbuhkan kepercayaan publik dalam dan luar negeri terkait keberhasilan pemerintah menangani pandemi Covid-19 belakangan ini. Dengan demikian, perhelatan Formula E dibutuhkan untuk mendapat sorotan dunia internasional.
“Justru membangkitkan ekonomi karena menumbuhkan kepercayaan luar dong kepada kita. Setelah pandemi ekonomi mulai. Ibu Kota negara perlu perhelatan-perhelatan besar internasional,” kata Taufik.
Sebelumnya, 33 anggota DPRD DKI Jakarta resmi mengajukan hak interpelasi kepada Anies terkait gelaran balapan mobil listrik tersebut. Adapun 33 anggota pengusul hak interpelasi itu berasal dari fraksi PDIP dan PSI.
Salah satu pengusul hak interpelasi dari Fraksi PDIP Rasyidi mengatakan, hak interpelasi itu diarahkan untuk mendengar penjelasan Anies soal gelaran mobil listrik tersebut. Malahan, Rasyidi menegaskan, interpelasi itu ditargetkan untuk membatalkan program prioritas tersebut.
“Dari hasil pemeriksaan BPK itu kalau dilakukan Formula E bukan menguntungkan, tapi ada potensi kerugian,” katanya saat menyampaikan hak interpelasi kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Lantai 10 Gedung Kebon Sirih, Kamis (26/8/2021).\
BPK menemukan adanya sejumlah permasalahan terkait rencana gelaran balap mobil listrik yang tertunda akibat pandemi Covid-19.
Permasalahan itu disinyalir terkait belum optimalnya renegosiasi dengan pihak FEO ihwal status keberlanjutan kerja sama dan pendanaan yang telah disetorkan.
Temuan itu berasal dari hasil audit BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019. BPK mencatat Pemprov DKI Jakarta telah membayar Rp984,31 miliar kepada FEO terkait commitment fee rencana musim penyelenggaraan tahun 2019 dan 2020.
Pengeluaran itu belum termasuk realisasi biaya penyelenggaraan Formula E Tahun 2019 yang telah ditalangi PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro selaku badan usaha milik daerah (BUMD) yang ditugasi menyelenggarakan gelaran tersebut sebesar Rp439,2 miliar.
