Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja melakukan penandatanganan nota kesepakatan terkait dengan kerja sama dukungan layanan informasi bagi program pelatihan yang kini telah memasuki tahun kedua implementasinya.
Nota Kesepakatan yang ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali dan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari ini memiliki tiga tujuan utama.
Pertama, menyebarkan informasi dan meningkatkan pemahaman publik tentang pengembangan kompetensi, produktivitas dan daya saing angkatan kerja melalui Program Kartu Prakerja.
Kedua, meningkatkan pemahaman dan digital literasi akan manfaat dan penggunaan Kartu Prakerja bagi angkatan kerja di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Ketiga, mendorong serta mengingatkan penerima Kartu Prakerja untuk memanfaatkan Program dan saldo Kartu Prakerja secara maksimal.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria turut menyaksikan penandatanganan nota kesepakatan ini di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (17/9/2021).
“Rasa bahagia dan bangga patut kami sampaikan, karena selama kurun waktu 1,5 tahun sejak program ini digulirkan pada April 2020, terdapat lebih dari 930 ribu warga DKI Jakarta menjadi penerima Kartu Prakerja,” kata Ahmad Riza Patria, dalam siaran pers manajemen Kartu Prakerja, Sabtu (18/9/2021).
Baca Juga
Dengan jumlah peserta sebanyak itu, DKI Jakarta menjadi provinsi penerima Program Kartu Prakerja terbesar ketiga secara nasional, setelah Jawa Barat dan Jawa Timur.
Wagub menekankan bahwa Penandatanganan Nota Kesepakatan ini semakin memberikan fondasi kuat sinergi antara Pemprov DKI Jakarta dan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja.
“Meyakini begitu kuatnya kerjasama dan kolaborasi yang telah terjalin, Penandatanganan Nota Kesepakatan Program Kartu Prakerja antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja memiliki arti strategis untuk keberhasilan program Kartu Prakerja di Provinsi DKI Jakarta,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Andri Yansyah mengungkapkan inisiasi kerja sama diawali karena pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Jakarta pada 2020 memiliki catatan khusus yaitu masih adanya sejumlah peserta dicabut kepesertaannya dan masih adanya sisa saldo bantuan pelatihan yang belum dimanfaatkan.
“Kami menyimpulkan hal itu terjadi karena keterbatasan informasi atas aneka pelatihan yang tersedia di ekosistem Prakerja dan kurangnya edukasi untuk peningkatan kesadaran akan pentingnya pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja,” kata Andri Yansah.
Mempertimbangkan tantangan tersebut maka ruang lingkup kerjasama ini mencakup sosialisasi dan diseminasi informasi, penguatan SDM layanan warga, serta alignment Kartu Prakerja dengan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Seiring dengan proses penyusunan dokumen kerjasama, beragam kegiatan telah dan akan terus dijalankan melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), BUMN, BUMD dan UPT BP2MI Jakarta.
Kegiatan itu antara lain pendirian counter layanan warga di seluruh sub-dinnaker, diseminasi informasi dan alignment program dalam aplikasi JAKI, placement video program pada moda transportasi, stasiun, dan ruang publik lain milik PT MRT, PT Transjakarta, PT Jakpro, PT LRT, PT KAI dan PT KAI-Commuter Line, serta UPT BP2MI yang turut berkontribusi melalui penyediaan layanan program di Wisma Atlet Pademangan dan kantor Ciracas.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Koordinator Perekonomian Rudy Salahuddin menyampaikan apresiasi kepada Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja dan Pemprov DKI Jakarta atas inisiasi kerja sama dalam mendukung dan melaksanakan Program Kartu Prakerja, khususnya di Provinsi DKI Jakarta.
Rudy menekankan, keberhasilan program ini tidak terlepas dari peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mensosialisasikan dan membantu pendaftaran Program Kartu Prakerja.
“Kota Jakarta adalah barometer nasional, sehingga diharapkan sinergi dan kolaborasi ini dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya untuk berperan aktif dalam menyukseskan Program Kartu Prakerja,” kata Rudy.
Dia menambahkan, pemerintah daerah selaku pemangku kepentingan di daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat terdampak, memiliki peranan penting agar pelaksanaan program tepat sasaran.
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari menggarisbawahi posisi DKI Jakarta sebagai daerah penerima Program Kartu Prakerja terbesar ketiga secara nasional, dikarenakan episentrum pandemi Covid-19 berada di ibu kota.
“Gelombang pertama Covid-19 pada 2020 dan gelombang kedua varian delta tahun ini membuat DKI Jakarta termasuk daerah yang sangat terpukul,” kata Denni.
Denni menambahkan, warga Jakarta didominasi kelas menengah yang bekerja di sektor informal namun belum tercakup dalam program bantuan perlindungan sosial pemerintah pusat dan daerah.
“Kebanyakan penduduk Jakarta memang bukan orang miskin, tapi pandemi membuat mereka kehilangan pekerjaan, maupun ada yang dirumahkan sehingga pendapatannya menurun secara tajam,” papar Denni.
Pada situasi seperti inilah, program Kartu Prakerja diperintahkan Presiden Jokowi sebagai sekoci yang menjalankan misi ganda yakni memberikan pelatihan sekaligus sebagai melaksanakan bantuan sosial.
“Kami berharap program ini dapat meringankan biaya hidup warga Jakarta di masa pandemi sekaligus ditingkatkan keterampilan kerjanya,” paparnya.
Denni juga menekankan posisi penting DKI Jakarta sebagai pemasok talenta untuk seluruh Indonesia.
“Kalau kita melihat penerima Prakerja di Jakarta sangat besar, jangan dilihat manfaatnya untuk DKI Jakarta sendiri. Lapangan pekerjaan itu ada di berbagai wilayah di tanah air dan warga Jakarta menjadi penyuplai talenta untuk seluruh Indonesia. Kita harus melihatnya secara kebangsaan dalam kacamata Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.
