Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kabar Gembira, KJP Plus Tahap I Tahun 2021 Cair

Pencairan dana KJP Plus tahap I tahun 2021 dilakukan secara bertahap mulai 14 Oktober 2021.
Nancy Junita
Nancy Junita - Bisnis.com 15 Oktober 2021  |  07:55 WIB
Warga antre membayar belanja perlengkapan sekolah dengan Kartu Jakarta Pintar (KJP) di Toko Buku Gramedia, Pasar Baru, Jakarta, Kamis (30/7). - Antara
Warga antre membayar belanja perlengkapan sekolah dengan Kartu Jakarta Pintar (KJP) di Toko Buku Gramedia, Pasar Baru, Jakarta, Kamis (30/7). - Antara

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencairkan dana bantuan pendidikan KJP Plus tahap I tahun 2021.

Dikutip dari akun Instagram Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan @aniesbaswedan, Jumat (15/10/2021), pencairan dana KJP Plus dilakukan secara bertahap.

Pada Kamis (14/10/2021) dana KJP Plus untuk siswa SD/SDLB/MI telah cair. Besar dana bantuan pendidikan untuk level SD Rp250.000.

Berikutnya, dana KJP Plus untuk siswa SMP/SMPLB/MTs/PKBM sebesar Rp300.000.

Demikian juga untuk tingkat SMA/SMALB/MA Rp420.000 dan tingkat SMK Rp450.000.

Untuk waktu tepat pencairan dana KJP Plus tahap I bagi siswa SMP, SMA dan SMK menunggu informasi lebih lanjut dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

KJP Plus adalah program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA/SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta.

Manfaat dan dampak positif yang diharapkan dari siswa penerima KJP Plus, antara lain :

•Meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan       sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah  Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. •Meringankan biaya personal pendidikan.

•Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan  akibat kesulitan ekonomi.

•mendorong siswa putus sekolah (drop out) atau anak tidak sekolah agar mendapatkan layanan  pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat  (PKBM)/Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

•Meningkatkan pencapaian target Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar dan Menengah

•Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah maupun peserta pendidikan kesetaraan dan kursus  untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pemprov DKI KJP
Editor : Nancy Junita

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top