Bisnis.com, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta akan membentuk pasukan siber atau cyber army untuk menyebarluaskan keberhasilan Anies Baswedan, sekaligus melindungi sang Gubernur DKI dari serangan para buzzer di media sosial.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta Samsul Ma’arif mengingatkan MUI DKI bahwa fungsi ulama adalah sebagai alat kontrol penguasa dan bukan mitra pemerintah apalagi pasang badan sebagai pembela penguasa.
Samsul Ma'arif mengkritik langkah MUI DKI Jakarta yang akan membentuk pasukan siber atau cyber army untuk membela Anies Baswedan.
Samsul mengingatkan bahwa dana hibah Pemprov DKI sebesar Rp10,6 miliar untuk MUI DKI ini adalah uang rakyat dan bukan milik Anies Baswedan.
Karena itu, kata Samsul, sebagai organisasi keagamaan, MUI DKI seharusnya memberitahu penguasa jika ada yang melenceng atau melanggar aturan. Bukannya malah membentuk pasukan siber yang membela Anies Baswedan.
"Jadi bukan pasang badan kalau ada apa-apa kita membela, bukan itu tugasnya, itu penjilat namanya," kata Samsul saat dihubungi Minggu (21/11/2021).
Dengan membentuk cyber army, kata Samsul, mengesankan Gubernur DKI Anies Baswedan seolah-olah membayar Majelis Ulama Indonesia atau MUI DKI untuk membuat pasukan melawan buzzer.
"Ada kesan seakan-akan MUI itu kan dibayar oleh Pemda, dikasih yang banyak. Padahal itu uang rakyat bukan uang Anies," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum MUI DKI Munahar Muchtar berharap jajarannya di bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) dapat membela dan membantu Anies Baswedan.
Jika buzzer mencari kesalahan Anies, menurut dia, MUI DKI justru harus menyampaikan berita soal keberhasilan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
MUI DKI akan mendapat jatah dana hibah dari pemerintah DKI senilai Rp10,6 miliar. Alokasi dana itu tercatat dalam Rancangan APBD (RAPBD) DKI 2022.
