Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Nasib Jakarta setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan Timur

DPR RI menyetujui pengesahan RUU Ibu Kota Negara menjadi UU IKN. Maka, secara bertahap pemerintah akan memindahkan IKN ke Kalimantan Timur. Bagaimana nasib Kota Jakarta?
Newswire
Newswire - Bisnis.com 25 Januari 2022  |  14:40 WIB
Kendaraan terjebak kemacetan di Jalan Gatot Subroto dan Tol Dalam Kota, Jakarta, Senin (24/1/2022). Pemerintah resmi memperpanjang PPKM Jawa-Bali hingga 31 Januari 2022. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay - tom.
Kendaraan terjebak kemacetan di Jalan Gatot Subroto dan Tol Dalam Kota, Jakarta, Senin (24/1/2022). Pemerintah resmi memperpanjang PPKM Jawa-Bali hingga 31 Januari 2022. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay - tom.

Bisnis.com, JAKARTA – Pada Selasa (18/1/2022) DPR RI menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) menjadi UU IKN. Dengan demikian, secara bertahap pemerintah akan memindahkan IKN ke Kalimantan Timur dengan nama Ibu Kota Nusantara. Bagaimana nasib Kota Jakarta?

Ada banyak pendapat yang muncul dari tengah masyarakat, termasuk penggiat lingkungan seperti Profesor Emil Salim hingga ekonom Faisal Basri cs yang berniat mengajukan judicial review atas undang-undang itu.

Apa yang akan terjadi setelah Jakarta tidak lagi Ibu Kota RI?

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengusulkan, aset milik pemerintah pusat dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setelah IKN dipindah ke Kalimantan Timur.

“Kalau itu (aset) bisa diserahkan ke DKI kemudian dikelola DKI, menjadi magnet dan menambah pertumbuhan ekonomi di Jakarta,” kata Suhaimi dalam diskusi publik bertajuk dampak pemindahan IKN di Jakarta, Senin (24/1/2022).

Dia memperkirakan aset pemerintah pusat di DKI Jakarta mencapai Rp1.000 triliun diharapkan dapat dikelola oleh DKI, sehingga menambah pundi-pundi pendapatan di tengah kekhawatiran menurunnya pendapatan asli daerah (PAD) DKI, jika IKN sudah dipindahkan.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mencontohkan sejumlah aset pemerintah pusat yang bisa dikelola DKI Jakarta. Misalnya, Gelora Bung Karno (GBK) dan gedung lainnya.

“Luar biasa itu, pasti menjadi daya tarik tersendiri bila diserahkan kepada DKI dan dikelola untuk menambah PAD DKI Jakarta,” katanya lagi.

1 dari 3 halaman

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dki jakarta iknb
Sumber : Antara
Editor : Nancy Junita

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top