Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan membicarakan mengenai nasib Jakarta setelah nantinya tak lagi menyandang status sebagai Ibu Kota.
Hal itu disampaikan Anies saat menghadiri Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 yang diselenggarakan secara daring pada Rabu (23/2).
Forum itu digelar sebagai bentuk tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 yang di dalamnya mengatur tentang tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
Forum Konsultasi Publik ini dilaksanakan untuk menyerap saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah, termasuk juga dari unsur DPRD.
Dalam sambutannya Anies menyampaikan pandangannya terkait Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), di mana ke depan Jakarta akan memegang peran sebagai pusat ekonomi-bisnis berskala global.
Menurutnya, hal tersebut akan berdampak fundamental terhadap bagaimana Jakarta beroperasi baik pada administratif, kewenangan, dan perekonomian. Sehingga perlu perencanaan dan pengelolaan ke depan, sehingga dapat mewujudkan Jakarta sebagai kota perekonomian global.
“Saat ini Jakarta sedang menyusun langkah hingga tahun 2026. Karena periode 2023-2026 ini periode yang pendek, sehingga harus kita siapkan pondasi untuk Jakarta menjadi kota perekonomian global. Bukan hanya pusat ekonomi Indonesia tapi pusat ekonomi global,” kata Anies dikutip dari keterangan resmi, Rabu (23/2/2022).
Guna mencapai visi tersebut, Anies mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi dalam membangun kota Jakarta ke depan.
“Ini adalah momentum kita semua untuk merangkai visi Jakarta ke depan. Jakarta adalah milik bersama. Untuk itu kami Pemprov DKI Jakarta mendorong peran serta dan kolaborasi semua elemen masyarakat dalam membangun kota ini,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Anies juga memaparkan kondisi terkini yang dihadapi Jakarta, di mana pandemi Covid-19 menjadi tantangan yang mengubah Jakarta menjadi kota yang lebih berketahanan.
“Dua tahun ini kita menghadapi krisis berupa pandemi, di mana krisis merupakan perubahan yang dipercepat. Maka dari itu kita juga harus merespon perubahan itu dengan cepat dan tepat serta menyiapkan bagaimana desain pembangunan dan pengelolaan kota yang lebih berketahanan,” ungkapnya.
