Bisnis.com, JAKARTA -- Alokasi subsidi transportasi bagi aparatur sipil negara (ASN) dan karyawan swasta dengan penghasilan memadai dinilai kurang tepat. Komisi B DPRD DKI Jakarta menilai hal tersebut perlu dikaji ulang.
Menurut Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail, banyak kalangan warga Ibu Kota yang dipandang lebih memerlukan subsidi tersebut. Misalnya, kata Ismail, siswa sekolah yang tidak dalam kriteria pemilik Kartu Jakarta Pintar (KJP).
“Harus ada kajian khusus untuk memperkuat data base warga DKI khususnya pengguna transportasi masal ini. Harus ekstra hati-hati karena PSO atau subsidi ini jumlahnya cukup besar,” ujar Ismail melalui siaran pers seperti dikutip, Jumat (4/3/2022).
Dia menambahkan, Asisten Perekonomian Sekretaris Daerah dan Dinas Perhubungan perlu melakukan peninjauan ulang karena APBD yang digelontorkan untuk Public Service Obligation (PSO) mencapai Rp6 triliun per tahun.
Dengan demikian, bantuan pemerintah dalam bentuk keringanan biaya transportasi tersebut diharapkan benar-benat tepat sasaran.
Menanggapi hal tersebut, Asisten Perekonomian DKI Jakarta Sri Haryati menyatakan bakal melakukan kajian lebih lanjut untuk penyeleksian penerima subsidi.
Baca Juga
Kendati demikian, dia menilai pemberian subsidi yang dilaksanakan sejauh ini sudah tepat sasaran. Salah satu komponen kriteria yang digunakan adalah pegawai penerima Upah Minimum Provinsi (UMP) sesuai dengan rekomendasi Dinas Ketenagakerjaan.
“Jadi, dari sisi penyeleksian kami rasa sudah cukup baik. Namun, ke depan kami ingin lebih baik lagi, sehingga yang mendapat betul-betul disalurkan kepada yang membutuhkan,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
