Bisnis.com, JAKARTA -- Sebanyak 5 kota administrasi di DKI Jakarta mengalami peningkatan angka kemiskinan pada 2021. Kelima daerah tersebut adalah Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat.
Menurut survey terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta Utara menjadi kota dengan peningkatan persentase kemi tertinggi dalam 3 tahun terakhir.
Tingkat kemiskinan di Jakarta Utara bergerak dari 5,04 persen pada 2019, meningkat menjadi 6,78 persen pada 2020, dan puncaknya pada 2021 tingkat kemiskinan di daerah tersebut mencapai 7,24 persen.
Kemudian, Jakarta Selatan bergerak dari 2,73 persen pada 2019, meningkat menjadi 3,43 persen setahun kemudian, dan puncaknya menjadi 3,56 persen pada 2021.
Sementara itu, tingkat kemiskinan di Jakarta Timur beranjak dari 3,12 persen pada 2019, lalu meningkat menjadi 4,16 persen pada 2020, dan menjadi 4,28 persen pada 2021.
Selanjutnya Jakarta Barat bergerak dari 3,25 persen pada 2019, meningkat menjadi 4,25 persen pada 2020, dan pada 2021 meningkat hingga 4,31 persen.
Baca Juga
Lalu, tingkat kemiskinan di Jakarta Pusat bergerak dari 3,68 persen pada 2019, lalu meningkat menjadi 4,51 persen pada 2020, dan puncak 4,94 persen pada 2021.
Menyoroti hal tersebut, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Ahmad Ruslan mengaku khawatir dengan lonjakan kemiskinan yang berlanjut tersebut. Pemerintah pun kota didorong melakukan terobosan dalam membangkitkan perekonomian warga.
Untuk kasus Jakarta Utara sebagai wilayah dengan persentase angka kemisikinan paling tinggi di tiga tahun terakhir, dia menilai diperlukan upaya untuk mendorong usaha (UMKM) yang diyakini dapat menggerakan perekonomian warga.
“Saya berharap Wali Kota, Camat dan Lurah supaya lebih memprioritaskan wilayah-wilayah yang sekiranya kurang berkembang, kurang mendapat fasilitas pembangunan. Sehingga bisa menunjang perekonomian mereka,” kata Ahmad via siaran pers seperti dikutip, Sabtu (19/3/2022).
Sementara itu, Walikota Jakarta Utara Ali Maulana mengatakan pemerintah kota bakal melakukan sejumlah upaya pemberdayaan masyarakat dalam mengentaskan masalah kemiskinan di wilayah tersebut.
“Upaya-upaya yang kita lakukan adalah pemberdayaan masyarakat, program pembangunan masyarakat desa dan kelurahan dengan anggaran Rp64 miliar,” ucapnya.
Dengan anggaran tersebut, Ali mengaku akan mengembangkan keterampilan para pelaku UMKM yang tercakup dalam platform JakPreneur.
“Mudah-mudahan dengan mulai melandai (pandemi) ini, aktivitas bisa dimulai semua. Sehingga tingkat kemiskinan di Jakarta Utara ini bisa turun lagi,” ujarnya.
