Bisnis.com, JAKARTA - Teka-teki terkait sosok yang membagikan kaos "Anies Baswedan untuk Presiden" dalam pelepasan program mudik gratis Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur pada 27 April 2022 akhirnya terungkap.
Seorang warga Kampung Tanah Merah, Jakarta Utara mengakui perbuatannya. Hal tersebut diketahui dari video yang diunggah Twitter Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu (FKTMB) @fktmb pada Sabtu (30/4) 2022).
"Menanggapi video viral tentang kaos Anies Capres di acara mudik bareng Pemprov DKI kami menyatakan bahwa kaos Anies Capres kami yang membagikan. Jumlahnya ada 50 dibuat oleh kami sendiri dari warga Tanah Merah," kata Ronald dalam video tersebut.
Ronald menegaskan dirinya dan beberapa warga Tanah Merah lainnya melakukan hal tersebut atas inisiatif sendiri. Dia mengaku tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
"Ini murni keinginan kami sendiri yang ingin mendorong pak Anies menjadi Presiden. Kami warga Tanah Merah sudah melihat langsung kinerja pak Anies dalam membangun Kampung Tanah Merah. Kami suka pemimpin yang menepati janji seperti pak Anies," katanya.
Ronald juga mengaku akan terus mendorong Anies Baswedan menjadi calon Presiden di 2024. Dia kembali menegaskan dirinya bukan bawahan ataupun utusan Anies Baswedan.
"Kami sebagai warga, bukan utusan pak Anies," pungkasnya.
Anies Baswedan sebelumnya mengantarkan 11 ribu lebih pemudik yang ikut program mudik gratis Pemrov DKI. Dalam program mudik tersebut beberapa orang terlihat mengenakan kaos bertuliskan "Anies Baswedan untuk Presiden."
Hal tersebut pun kemudian disorot oleh Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sigit Widodo. Dia mengkritik aksi tersebut yang terkesan seperti kampanye terselubung. Dia kemudian menyinggung terkait kegiatan mudik yang menggunakan dana APBD sebesar Rp13, 7 Triliun.
"Apakah Pak @aniesbaswedan tahu soal kaos in? Mudik gratis ini menggunakan dana APBD DKI Jakarta sebesar Rp 13,7 miliar, kalau digunakan untuk kepentingan pribadi bisa dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri," kata Sigit Widodo di Twitter.
