Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

DPRD DKI Bakal Bentuk Pansus Perpindahan IKN, Target Juni 2022

DPRD DKI Jakarta menargetkan Pansus dapat terbentuk mulai awal Juni 2022 mendatang yang diumumkan dalam rapat paripurna.
Rahmad Fauzan
Rahmad Fauzan - Bisnis.com 12 Mei 2022  |  19:09 WIB
Tangkapan layar sidang Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI jakarta dengan agenda meminta keterangan dari Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, di ruang rapat besar DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/2/2022). Sidang tersebut dilakukan karena Prasetyo dilaporkan atas pelaksanaan rapat paripurna interpelasi Formula E pada 28 September 2021 lalu. - Antara
Tangkapan layar sidang Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI jakarta dengan agenda meminta keterangan dari Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, di ruang rapat besar DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/2/2022). Sidang tersebut dilakukan karena Prasetyo dilaporkan atas pelaksanaan rapat paripurna interpelasi Formula E pada 28 September 2021 lalu. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jakarta pasca perpindahan Ibukota Negara (IKN) ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta menargetkan Pansus dapat terbentuk mulai awal Juni 2022 mendatang yang diumumkan dalam rapat paripurna.

Wakil Ketua Bamus DPRD DKI Jakarta Misan Samsuri mengatakan pansus tersebut diperlukan untuk mematangkan pendalaman-pendalaman setelah Jakarta tak lagi menyandang status Ibukota.

“Seperti apa (Jakarta) setelah IKN harus terencana. Makanya dibentuklah Pansus untuk merumuskan hasilnya rekomendasi apa,” ujarnya melalui siaran pers yang dikutip, Kamis (12/5/2022).

Pemprov DKI Jakarta juga siap mengambil ambil aset pemerintah pusat yang berlokasi di kawasan Jalan Sudirman - Thamrin pada saat Ibu Kota Negara pindah ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan kesiapan untuk melakukan langkah ambil alih tersebut akan dilaksanakan ketika sudah mendapatkan lampu hijau dari pemerintah pusat.

\"Kalau pemerintah pusat menyerahkan pemeliharaan dan pengelolaan [aset di] Sudirman-Thamrin kepada Pemprov kami akan laksanakan sebaik mungkin,\" kata Riza kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/5/2022).

Perihal ambil alih aset pemerintah pusat di kawasan tersebut didorong oleh pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi baru-baru ini.

Politisi PDIP tersebut meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengambil alih aset di kedua kawasan bertepatan dengan momen pemindahan Ibu Kota Negara ke Penajam Paser Utara, serta tidak diserahkan ke swasta.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dprd IKN
Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top