Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat politik Ujang Komarudin mengungkapkan, bahwa penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan bisa saja orang yang dekat dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Hal tersebut, menurutnya, kemungkinan merugikan Anies secara politik. Terlebih belakangan Anies Baswedan dikabarkan akan maju ke Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024, sehingga elektabilitas setelah tidak menjabat sebagai gubernur dipertanyakan.
"Bisa jadi nanti Pj gubernur orang yang memang bukan mendukung Anies atau berlawanan atau merugikan Anies secara politik. Itu bisa saja," kata Ujang kepada Bisnis, Rabu (8/6/2022).
Dia mengatakan, apabila nanti Pj Gubernur DKI Jakarta merupakan orang yang dekat dengan Jokowi, maka dia akan mengonsolidasikan diri membangun birokrasi termasuk memimpin Jakarta dan kecenderungannya akan taat kepada Presiden.
"Kita lihat saja nanti Pj gubernur bisa jadi orang dekat Presiden dan dikonsolidasikan untuk tanda kutip di belakang layar mendukung pihak tertentu, capres tertentu, mendukung gubernur tertentu juga, atau bisa jadi mendukung partai tertentu," kata Ujang.
Dikatakan, pj gubernur memang seharusnya netral tidak mendukung partai politik tertentu. Namun, fakta di lapangan, menurutnya, banyak yang tidak netral dan mendukung pihak tertentu.
Baca Juga
"Ini politik belakang layar yang bisa terjadi. Faktanya yang terjadi banyak ASN atau pejabat yang tidak netral, fakta riset banyak seperti itu," pungkasnya.
Tiga Nama
Anies akan mengakhiri masa jabatannya pada 16 Oktober 2022. Meskipun belum berakhir, Pj Gubernur DKI Jakarta pengganti dirinya sudah menjadi perbincangan.
Ada tiga nama yang disebut-sebut Pj Gubernur DKI Jakarta, yakni Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali, dan Deputi IV Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro.
Heru Budi Hartono kini menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden Indonesia sejak 20 Juli 2017 di bawah Presiden Jokowi. Dia juga sempat berkarier di Balai Kota DKI Jakarta. Pernah menempati posisi Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH dan KLN) saat Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Heru juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara. Salah satu prestasinya, membereskan Waduk Pluit. Jabatan lain yang pernah diembannya adalah: Staf Khusus Wali kota Jakarta Utara (1993), Staf Bagian Penyusunan Program Kota Jakarta Utara (1995), Kasubag Pengendalian Pelaporan Kota Jakarta Utara (1999), Kasubag Sarana dan Prasarana Kota Jakarta Utara (2002), Kepala Bagian Umum Kota Jakarta Utara (2007), dan Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotaan Kota Jakarta Utara (2008).
Puncak karier Heru di Balai Kota terjadi saat dia menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada 2015-2017.
Sementara, Marullah Matali lama berkarier di Pemrpov DKI Jakarta. Dia sempat menjabat sebagai Asisten Deputi Gubemur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pariwisata dan Asisten Deputi Gubemur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pengendalian Kependudukan.
Atas dedikasinya tersebut, Marullah meraih penghargaan masa kerja 15 Tahun dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2011 dan Penghargaan Satyalancana Karya Satya KL. 1 dari Presiden RI pada 2012. Kini dia menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) di bawah kepemimpinan Anies Baswedan.
Terakhir ada Juri Ardiantoro yang cukup dikenal di dunia kepemiluan. Dia aktif sebagai sebagai pendiri Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) pada 2003 dan menjadi Sekretaris Jenderal di Organisasi tersebut.
Pada 2008, Juri terpilih menjadi salah satu komisioner KPU DKI periode 2008 - 2013 dan pada 2012 dia melanjutkan karier nya di KPU pusat dan terpilih sebagai Komisioner pada periode 2008 - 2013.
Juri terjun ke dunia politik yang menjadi Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf Amin sebagai Wakil Direktur Hukum dan Advokasi. Dia dilantik sebagai kepala Deputi IV KSP pada Senin, (22/6/2021). Selain itu, Juri menjabat Rektor Universitas Nahdlatul Ulama periode 2021-2025.
