Bisnis.com, JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Rapat Paripurna, Selasa (6/9/2022).
Di sela-sela rapat Ketua Fraksi PKS di DRPD DKI Achmad Yani tampak memberikan interupsi dan menyatakan sikap menolak kebijakan tersebut.
Dia mengatakan bahwa pihaknya mendapat beberapa aspirasi masyarakat yang mengeluhkan kebijakan tersebut. Terlebih dampaknya pada beberapa sektor, terutama kalangan ekonomi ke bawah.
"Mereka yang masih menganggur, usaha mikro, tukang ojek, pedagang keliling, kurir, guru, perawat, dan pegawai lainnya. Kami menangkap aspirasi itu dengan menyampaikan sikap Fraksi PKS di DPRD dalam forum yang terhormat ini. Yang pertama, Fraksi PKS DKI Jakarta dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi," kata Achmad Yani di Gedung Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2022).
Dia meminta agar pernyataan sikap tersebut secara resmi bisa disampaikan kepada pimpinan rapat paripurna.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Gembong Warsono kemudian meminta pimpinan rapat Misan Samsuri untuk menghentikan aksi tersebut.
Baca Juga
"Ini bukan momentum untuk menyampaikan sikap politik. Ini bukan penyampaian sikap politik pimpinan mohon izin. Pimpinan, ini bukan momentumnya, ini bukan ruangnya, pimpinan, tolong tegas pimpinan," katanya.
Pimpinan rapat atau Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Demokrat Misan Samsuri menanggapi bahwa forum tersebut untuk membahas soal Raperda APBD tahun 2021. Namun, dia menyebut apabila hal tersebut merupakan pernyataan politik sah-sah saja.
"Kalau itu adalah pernyataan politik saya pikir itu sah-sah saja," katanya kepada wartawan.
Fraksi PKS DPR Walk Out
Di sisi lain, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR juga menolak kebijakan kenaikan harga BBM pada hari yang sama, Selasa (6/9/2022). Mereka mengambil sikap walk out dari Rapat Paripurna sebelum bergabung dengan pendemo di luar Gedung DPR.
Pasalnya, berdasarkan aspirasi rakyat Indonesia, F-PKS DPR menekankan kenaikan harga BBM bersubsidi akan memberatkan hajat hidup rakyat Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anggota F-PKS DPR, Mulyanto yang mewakili F-PKS DPR dalam Rapat Rapat Paripurna DPR ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023.
“Kami ingin menyampaikan aspirasi masyarakat melalui PKS. Dengan ini, kami menyatakan bahwa Fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena ini jelas-jelas memberatkan masyarakat. Hari ini, di depan aksi demo yang dilaksanakan oleh masyarakat, kami mendukung penolakan ini,” ujar Mulyanto sebelum beramai-ramai meninggalkan persidangan.
Sejumlah anggota dan pimpinan Fraksi PKS bergabung dengan aksi demo mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR, Selasa (6/9/2022).
Mereka yang bergabung dalam aksi mahasiswa itu yakni, Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto, dan dua anggota fraksi masing-masing Nurhasan Zaidi dan Diah Nurwitasari.
"Kami baru saja melaksanakan sidang Paripurna, ulang tahun DPR. Hadir pihak pemerintah Ibu Sri Mulyani. Apa sikap PKS, kami baru saja menyatakan PKS menolak kenaikan BBM," kata Mulyanto.
