Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (DKI) Jakarta mengucurkan dana Rp62,1 miliar sebagai tambahan PSO untuk TransJakarta dan Rp4,255 miliar untuk angkutan laut untuk mempertahankan tarif TransJakarta dan angkutan laut paska-kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Kebijakan tersebut ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria setelah menggelar rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terkait antisipasi kenaikan harga BBM terhadap inflasi dan upaya pengendaliannya, di Balai Kota, Jumat malam (9/9/2022).
“Jadi publik yang naik bus TransJakarta [TJ] tak perlu merasakan kenaikan harga tarif angkutan umum karena itu amat dibutuhkan. Ini segera dieksekusi dengan Rp62,1 miliar untuk TransJakarta dan 4,2 miliar untuk angkutan umum laut. Jadi, pengguna angkutan laut dan TJ tidak ada perubahan [tarif]," kata Anies dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat (9/9/2022).
Upaya tersebut juga dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan penggunaan transportasi umum. Pasalnya, tarif tranportasi umum yang terintegrasi dengan Pemprov DKI tak terdampak kenaikan BBM.
“Yang menggunakan kendaraan pribadi, ayo pindah ke kendaraan umum karena lebih murah dan jangkauannya sudah 92 persen wilayah Jakarta,” kata Anies.
Dia juga menginstruksikan jajarannya agar mengoptimalisasi sekaligus memastikan seluruh subsidi dan program-program jaring keselamatan sosial baik dari Pemprov DKI Jakarta maupun dari Pemerintah Pusat segera disalurkan dengan baik, sehingga masyarakat akan mendapat ketenangan dan suasana menjadi kondusif.
“Percepatan subsidi pangan dan semua program jaring keselamatan sosial baik dari DKI maupun pusat ini segera dikerjakan. Berkaca pada pengalaman saat pandemi dimana kita bekerja cepat menyediakan dan menyalurkan semua program jaring keselamatan sosial,” pungkasnya.
Rapat TPID terkait antisipasi kenaikan harga BBM terhadap inflasi dan upaya pengendaliannya juga dihadiri oleh Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta dan seluruh anggota TPID termasuk Perum Bulog DKI Jakarta dan Banten, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Kantor Regional 1 Otoritas Jasa Keuangan Jakarta dan Banten, jajaran Pemprov DKI Jakarta, Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Perumda Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya.
