Bisnis.com, JAKARTA-- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalokasikan anggaran senilai Rp66 miliar untuk subsidi angkatan umum.
Subsidi angkutan umum diberikan untuk mengurangi beban masyarakat Jakarta yang sedang menghadapi inflasi tinggi dan kenaikan harga BBM.
"Kami memberikan subsidi angkutan umum yakni TransJakarta Rp62 miliar, juga angkutan kapal ke Pula Seribu lebih dari Rp4 miliar. Jadi kita upayakan terus," kata Riza Patria di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (15/9/2022).
Riza Patria menambahkan pihaknya mengupayakan agar harga-harga produksi di pasar dapat dikendalikan dengan berbagai progam, termasuk operasi pasar.
"Prinsipnya kita upayakan untuk itu memang diperlukan kerja sama semua pihak, bersinergi, berkolaborasi dari Pemerintah Pusat kita langsung mengambil langkah-langkah konkret dalam rangka mengantisipasi potensi terjadinya kenaikan harga-harga barang khususnya sembako," katanya.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah memperkirakan inflasi berpotensi naik sebesar 1,8 persen sebagai dampak dari pengalihan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) yang mulai diterapkan pada 3 September 2022.
Baca Juga
Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah (pemda) menangani kenaikan inflasi dengan memanfaatkan Dana Alokasi Umum (DAU). Selain itu, Jokowi juga mengatakan bahwa anggaran belanja tidak terduga juga bisa dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mengatasi inflasi.
"Saya enggak mau diam, kita harus intervensi. Intervensinya lewat apa? Saya sampaikan, daerah harus bergerak kayak Covid kemarin. Dengan cara apa ya? 2 persen DAU bisa digunakan untuk mengatasi inflasi dan bansos. Belanja tidak terduga bisa digunakan untuk mengatasi inflasi. Dengan cara apa? Ya tutup biaya transportasi, tutup biaya distribusi dari yang ada di lapangan," katanya.
Presiden memberikan contoh, jika harga bawang merah misalnya mengalami kenaikan karena biaya transportasi yang ikut naik, maka pemerintah daerah bisa menutup biaya transportasi tersebut.
Dengan demikian, harga bawang merah di pasar akan sesuai dengan harga yang ada di petani karena biaya transportasinya sudah ditutup oleh pemerintah daerah.
"Kemarin saya hitung-hitung berapa sih misalnya bawang merah dari Brebes ke Lampung? 3 juta hanya 1 truk, paling itu seminggu, enggak mungkin habis 1 truk dihabiskan bawang merah, enggak mungkin. Satu komoditi. Mungkin nanti telur harganya naik ya pemda tutup biaya transportasinya. Mana yang banyak telur? Bogor, di Blitar, sudah biaya transportasinya tutup. Kalau semua pemda seperti itu, saya yakin inflasi kita akan bisa terjaga dengan baik," tutur Jokowi.
