Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pemprov DKI Mulai Terapkan Pemutihan Denda Pajak Hari Ini, Apa Saja?

Pemprov DKI menggulirkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah atau pemutihan pajak seperti pajak kendaraan bermotor hingga pajak hotel.
Aprianus Doni Tolok
Aprianus Doni Tolok - Bisnis.com 15 September 2022  |  16:15 WIB
Pemprov DKI Mulai Terapkan Pemutihan Denda Pajak Hari Ini, Apa Saja?
Pemprov DKI Mulai Terapkan Pemutihan Denda Pajak Hari Ini, Apa Saja? - Antara\\n\\n
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggulirkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah atau pemutihan pajak.

Aturan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1588 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah.

"Penghapusan sanksi administrasi pajak daerah diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pokok pajak daerah dan/atau telah melunasi pokok pajak daerah mulai 15 September sampai 15 Desember 2022," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati.

Lusiana menambahkan bahwa kebijakan tersebut merupakan upaya pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19 di DKI Jakarta. Selain itu juga untuk stimulus kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam hal tertib administrasi pembayaran pajak daerah. 

Adapun, 11 sanksi administrasi pajak daerah adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Selain itu, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak reklame, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), serta pajak air tanah (PAT).

Lusiana memaparkan bahwa kebijakan penghapusan sanksi administrasi tahun ini diberikan secara otomatis dengan cara melakukan penyesuaian pada Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah.

"Kami mengimbau kepada seluruh wajib pajak untuk dapat segera memenuhi kewajiban perpajakannya dengan memanfaatkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi tahun 2022 ini agar wajib pajak dapat terbantu dalam melunasi kewajiban perpajakannya sekaligus upaya dalam membantu pemulihan ekonomi DKI Jakarta," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pemprov DKI pajak kendaraan bermotor pajak daerah
Editor : Aprianus Doni Tolok
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top