Masalah Kemacetan dan Polusi Udara Jakarta di Era Anies Jadi Sorotan

Anggota Fraksi PDIP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyoroti kinerja Anies Baswedan selama menjabat sebagai Gubernur.
Anies Baswedan / Bisnis - Pernita Hestin Untari
Anies Baswedan / Bisnis - Pernita Hestin Untari

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Fraksi PDIP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyoroti kinerja Anies Baswedan selama menjabat sebagai Gubernur. Mantan Menteri Pendidikan tersebut tuntas lima tahun memimpin DKI Jakarta pada 16 Oktober mendatang.

Menurut Gilbert, Gubernur Anies gagal memperbaiki transportasi di Jakarta. Pasalnya masih ada kemacetan parah pasca Covid-19 di Ibu Kota mereda.

"Jakarta terpolusi sejagat. Narasi yang dibangun seakan transportasi berhasil dibenahi era lima tahun Anies sebagai Gubernur adalah tidak sesuai kenyataan," kata Gilbert dalam keterangannya, dikutip Senin (26/9/2022).

Gilbert memaparkan bahwa apa yang dikerjakan Anies lebih ke arah pembangunan fisik seperti pengadaan alat transportasi, bukan pembangunan sistem yang berhasil dan paradigma di masyarakat.

"Mengutip kata-kata Gubernur Anies sendiri, kalau sekedar membangun fisik Firaun juga bisa," imbuhnya.

Gilbert menambahkan bahwa Anies berhasil mengurangi kemacetan di Jakarta hanya pada periode awal menjabat saja. Hal tersebut pun dibantu dengan lajur bus TransJakarta (TJ) yang sudah rampung dan Covid-19 selama tiga tahun terakhir. Diketahui selama Covid-19, Pemerintah menerapkan sistem bekerja dan belajar dari rumah.

"Di era Gubernur sebelumnya terjadi kemacetan luar biasa, misalnya jalur Kuningan Rasuna Said ke Ragunan bisa 2 sampai 3 jam karena pembangunan lajur Bus TJ di semua lajur dan setelah selesai lalu diberi stempel seakan kerja Gubernur Anies. Ini penilaian tidak jujur," kata Gilbert menambahkan.

Gilbert mengatakan beberapa kebijakan Anies seperti penambahan lajur, jumlah bus dan integrasi tarif justru belum menunjukkan hasil maksimal untuk mengurangi kemacetan. Menurutnya ukuran yang dipakai lebih ke ukuran antara (proxy), bukan hasil akhir (end point) atau dampak (outcome) berupa transportasi lancar, kemacetan teratasi atau polusi berkurang.

"Ukuran antara [proxy] yang digunakan seperti kenaikan jumlah penumpang setelah lajur Bus selesai dibangun, Jaklingko mobil kecil ke perumahan tapi suplai penumpang ke TJ tidak optimal, integrasi secara aplikasi yang masih uji coba dan ukuran lainnya. Saat ini di penghujung era jabatannya Anies setelah Covid mereda, Jakarta mengalami kemacetan parah," paparnya.

Gilbert juga mengatakan bahwa Jakarta menjadi salah satu kota dengan polusi udara yang tinggi di dunia. Menurutnya polusi udara salah satu penyumbang terbesarnya yakni transportasi atau mobil dan motor.

Dia pun kemudian menyinggung aksi Anies yang memamerkan "langit biru" Jakarta saat Covid-19 menyerang Ibu Kota. Padahal menurut birunya Jakarta merupakan dampak dari mobilitas masyarakat yang berkurang.

"Sekarang menuding polusi dari daerah lain dengan mengatakan polusi tidak ber-KTP. Padahal polusi itu diperparah karena kebijakan Anies yang ngawur berupa pelebaran trotoar dan jalur sepeda yang tidak berfungsi tetapi menelan biaya yang sangat besar dan juga menelan korban, ini hal sekunder dalam transportasi. Kemacetan makin parah. Seharusnya transportasi publik [primer] beres dulu, baru transportasi sekunder dibuat. Ini akan menjadi beban buat Pj [Penjabat] Gubernur nanti," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper