Bisnis.com, JAKARTA – Heru Budi Hartono sudah hampir dua minggu menjadi Penjabat Gubernur DKI Jakarta setelah dilantik pada 17 Oktober 2022 untuk meneruskan pemerintahan Anies Baswedan. Ada perbedan antara Anies dan Heru dalam merespons persoalan yang melilit Ibu Kota.
Heru menegaskan akan terus bekerja keras untuk DKI Jakarta.
"Saya akan kerja, kerja, kerja!" ujarnya menirukan slogan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menemui awak media seusai pelantikannya di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (17/10/2022).
Anies sendiri mengatakan keputusan Jokowi sudah tepat dalam memilih penerusnya. Dia menilai Heru sebagai seorang teknokrat yang punya pengalaman amat luas, terutama dalam mengatasi permasalahan yang ada di Jakarta.
“Keputusan Kemendagri dan Pak Presiden adalah keputusan yang tepat dan Insya Allah Pak Heru, kami yakin bisa menuntaskan semua tantangan ini dengan baik,” ujar Anies kepada awak media di Kantor Kemendagri, Senin (17/10/2022).
Dalam waktu singkat, Heru sudah menunjukkan kecenderungan memilih kebijakan yang berbeda dari Anies untuk mengatasi berbagai masalah di Jakarta.
Baca Juga
Dia mengungkapkan dirinya dan Anies telah melakukan rapat bersama. Dalam rapat tersebut, dia mengaku akan menimbang program-program Anies yang akan diteruskan.
"Pak Anies menyampaikan, nanti kami rinci, yang bagus dan baik untuk masyarakat pasti akan saya lanjutkan," jelas Heru
Lantas, apa saja perbedaan kebijakan Heru dengan Anies?
Penanganan Banjir
Untuk mengatasi banjir, Heru cenderung memilih pendekatan pembangunan waduk dan normalisasi kali. Dia berpendapat, banjir Jakarta disebabkan tiga hal, yaitu rob, hujan, dan kiriman banjir.
“Kita bicara terkait rob, maka kita harus antisipasi adalah dengan membangun waduk di sekitar Jakbar [Jakarta Barat], Jakut [Jakarta Utara]," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/10/2022).
Menurut Heru, penanganan banjir di DKI Jakarta perlu koordinasi dengan pemerintah pusat terutama dalam membangun national capital integrated coastal development (NCICD) atau tanggul raksasa di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara.
"Itu tanggulnya harus diperbaiki. Terkait dengan di Jakarta bisa revitalisasi saluran-saluran yang ada, pengurasan. Ini dalam waktu jangka dekat, penguatan-penguatan rumah pompa, menaruh rumah pompa di tempat-tempat strategis, di tempat-tempat kemacetan akibat banjir," paparnya.
Kemudian, terkait banjir kiriman pihaknya harus berkomunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yakni terkait pembangunan infrastruktur waduk Ciawi, Sukamahi, dan Sodetan.
Selain itu, Heru juga sudah berbicara mengenai normalisasi kali Ciliwung saat bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada Senin (17/11/2022).
Tidak hanya itu, mereka membahas soal masterplan penanggulangan banjir. Rencananya program tersebut akan disinergikan bersama dengan Kementerian PUPR.
Sedangkan program penanganan banjir andalan Anies adalah sumur resapan, terutama di daerah cekung.
Dia mengatakan bahwa tempat-tempat dengan cekungan paling potensi tergenang air dan harus dipompa. Di situlah, lanjut Anies, mengapa sumur resapan itu penting untuk menanggulangi banjir.
"Sumur resapan itu penting untuk daerah yang cekung. Kalau daerah yang tidak cekung, air mudah mengalir. Tapi kalau di daerah yang cekung, ketika terjadi hujan dengan volume yang amat tinggi, lalu diandalkannya pompa untuk mengalirkan ke tempat lain," ungkap Anies, Rabu (5/10/2022).
Dia pun menekankan penanganan banjir harus dilakukan dengan pendekatan ilmiah, bukan politik.
"Kami berharap kedewasaan kita semua untuk melihat ini [permasalahan banjir], sebagai sebuah problem yang diselesaikan secara scientific [ilmiah]. Bukan semata-mata secara politik," kata Anies.
TGUPP
Saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies membentuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
TGUPP, kata Anies, bertugas dalam pengawasan kinerja jajaran eksekutif Pemprov DKI Jakarta agar serapan dan program yang berjalan bisa sesuai dengan rencana yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Pengawasan internal monitoring program, jadi begitu anda melihat serapan kita terkendali dengan baik, itulah hasil kerjanya, jadi kalau Dinas mereka punya programnya, kalau ini adalah pada pengendalian pelaksana program, ketika pelaksanaan program terlaksana dengan baik artinya fungsi-fungsi itu berjalan, karena memang ini adalah deliveri unit," ucap Anies.
Dia menegaskan, kerja-kerja TGUPP untuk memastikan agar kegiatan strategis daerah benar-benar terlaksana di level nasional. Namun, Heru belum terpikir menggunakan TGUPP untuk membantu pekerjaannya. Meski begitu, dia mengakui bahwa TGUPP dulu bekerja secara bagus.
“TGUPP tergantung selera gubernur masing-masing, dulu bagus, semuanya bagus. Tapi saya belum terpikirkan,” kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (27/10/2022).
Dia menegaskan, bahwa tidak ada TGUPP selama kurang lebih 10 hari menjabat sebagai Pj Gubernur.
“Saya sih enggak ada,” katanya.
Meja Pengaduan
Ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat gubernur DKI Jakarta, dia membuka meja pengaduan di Pendopo Balai Kota Jakarta.
Saat era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, kebijakan serupa diteruskan. Ahok turun langsung menerima pengaduan warga dengan membawa bahan atau berkas pengaduan.
Sementara itu, saat Anies menjabat, meja pengaduan di Balai Kota ditiadakan. Dia mengarahkan pengaduan di posko yang ada di kecamatan seluruh Jakarta.
Saat Heru menggantikan Anies, dia kembali menghidupkan kebijakan meja pengaduan seperti zaman Jokowi dan Ahok.
"Insya Allah begitu (diaktifkan kembali), besok saya melakukan pengarahan ke seluruh pejabat DKI," kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru di Pendopo Balai Kota Jakarta, Senin (17/10/2022).
Dia berencana membuka posko pengaduan di Pendopo Balai Kota yang dilakukan sejak era Gubernur DKI Joko Widodo hingga terhenti pada 2017 itu mulai Senin-Kamis pukul 08.00-09.00 WIB.
Perwakilan dari kantor wali kota yakni tiga asisten dan kepala bagian di masing-masing wilayah administrasi akan bergiliran bertugas di posko pengaduan. Setelah itu, bahan aduan warga itu akan dibawa kembali ke wilayah administrasi untuk ditindaklanjuti.
Blusukan
Tak hanya terkait meja pengaduan, Heru juga mengikuti gaya kepimpinan Jokowi yaitu blusukan. Dia berjanji akan blusukan setiap hari setelah dilantik sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta.
"Ya saya lihat banyak program, setiap hari kita harus keliling melihat. Ya harus setiap hari," kata Heru kepada awak media di Istana Kepresidenan, Rabu (12/10/2022).
Selama hampir dua minggu menjabat, dia memang blusukan. Soal penanganan banjir misalnya, Heru blusukan ke beberapa titik krusial seperti Waduk Pluit, Manggarai, Kali Krukut, Banjir Kanal Barat.
"Di sana [Banjir Kanal Barat] ada Kali Angke yang tahun 2011, dua kali itu Kali Angke kita normalisasi di dua tahap, pada 2008 dan 2010. Itusudah lebar tinggal kita maintenance dengan pengerukan," ujar Heru.
Peninjauan atau blusukan bisa dilakukan di sekitar Kelurahan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, terkait penanganan banjir.
"Bisa juga kita lihat ke sekitar Kalibaru, bisa kita lihat nanti kalau kita Waduk Pluit itu ada rob. Tentunya saya tidak ahli, teman-teman dinas sumber daya air bisa menjelaskan di lapangan," katanya.
Adapun, politisi Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan Anies bekerja secara santun selama menjabat jadi Gubernur DKI Jakarta periode 2017 – 2022.
Menurut Kamhar, Anies bekerja tanpa pencitraan. Dia membandingkan gaya kepemimpinan Anies dengan gaya pemimpin lain, yang suka blusukan ataupun marah-marah.
“Mas Anies membuktikan selalu ada jalan untuk menunaikan segala janji tanpa harus melakukan pencitraan secara berlebih apalagi sampai masuk gorong-gorong, dan tak perlu juga harus marah-marah. Dengan cara-cara yang cerdas dan santun,” jelas Kamhar saat dihubungi Bisnis, Minggu (16/10/2022).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
