Bisnis.com, JAKARTA— Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 untuk kemacetan dengan baik. Salah satunya yakni untuk meningkatkan transportasi umum termasuk di daerah penyangga Jakarta.
“Yang jelas itu di Jakarta bukan hanya orang Jakarta tapi Jabodetabek [Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi]. Mereka [selama ini] menggunakan kereta api, bisa mengurangilah. Tapi harus diingat juga di Jabodetabek itu di kawasan perumahan itu belum ada transportasi umum,” kata Djoko kepada Bisnis, Selasa (8/11/2022).
Menurut Djoko, penting bagi Pemprov DKI untuk dapat turut membantu atau menyokong angkutan umum di Jakarta dan daerah penyangga.
“Di daerah penyangga program seperti TransJakarta itu ditambah jumlahnya jadi orang bisa lebih banyak yang menggunakan itu,” imbuhnya.
Selain itu, Djoko juga menyebutkan bahwa kebijakan ganjil genap yang selama ini diterapkan untuk dihapuskan. Pasalnya menurutnya kebijakan tersebut kurang efektif untuk mengatasi kemacetan di Jakarta.
“Ganjil genap itu susah. Orang punya mobil dua atau plat mobilnya dua,” katanya.
Baca Juga
Selain itu, dia juga menyinggung soal larangan motor melintas di Jalan Sudirman-Thamrin. Menurutnya kebijakan tersebut cukup efektif untuk mengurangi mobilitas masyarakat dan kemacetan.
“Larangan sepeda motor di Sudirman itu dimunculkan kembali, kendalanya itu kan sepeda motor 75 persen di Jakarta itu sepeda motor,” katanya.
Penuntasan kemacetan di Jakarta diketahui telah menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Bahkan Pemprov DKI menyiapkan dana Rp8,5 Triliun pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) 2023 untuk program tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo pun mengatakan pihaknya akan berupaya untuk mengoptimalkan anggaran tersebut untuk menekan angka kemacetan. Salah satunya dengan pengembangan angkutan umum untuk masyarakat.
“Tentunya pengembangan angkutan umum ini menjadi prioritas utama, dengan kondisi anggaran yang tersedia kami akan mendorong mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dengan mengoptimalkan intelligent transport system,” kata Syafrin dikutip dari laman DPRD, Rabu (2/11/2022).
Selain itu Syafrin menyebutkan pihaknya akan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait optimalisasi penegakan hukum melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), serta penyediaan lokasi Park and Ride di simpul-simpul angkutan umum massal.
