Bisnis.com, JAKARTA— Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak mengomentari soal TransJakarta yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 14 November kemarin. Hal tersebut lantaran adanya keluhan pembayaran dua kali setelah sistem tarif integrasi yang mengharuskan pengguna melakukan tap in-tap out.
Terkait hal tersebut, Gilbert pun mengatakan bahwa dirinya belum percaya terkait keandalan sistem integrasi tarif tersebut.
“Sejak awal saya tidak percaya keandalan sistem Tarif Integrasi yang mereka sampaikan. Too good to be true [terlalu bagus untuk menjadi kenyataan]. Sekarang terbukti tidak sehandal yang digembor-gemborkan oleh mereka,” kata Gilbert saat dihubungi Bisnis, Rabu (16/11/2022).
Gilbert pun tak ingin terlalu banyak berkomentar terkait apa yang harus dilakukan oleh TransJakarta dalam kasus ini. Dia mengatakan untuk melihat perkembangan proses yang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI tersebut lakukan.
“Kita lihat saja prosesnya mereka jalani. Mereka sudah terlalu pintar,” katanya.
Sebelumnya, PT TransJakarta dilaporkan ke Komisi Pemberantaran Korupsi (KPK) pada 14 November kemarin. Adapun pelapor Musa Emyus yang didampingi oleh Lembaga Perkumpulan Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia melaporkan adanya indikasi korupsi TransJakarta dalam pembuatan sistem pengelolaan keuangan tiket yang mengharuskan pengguna melakukan Tap In dan Tap Out.
Sekretaris Jenderal FAKTA Indonesia Ary Subagyo Wibowo menjelaskan sistem tersebut bermasalah sejak awal Oktober 2022 yakni adanya pemotongan dua kali terhadap uang pengguna.
“Seperti diketahui TransJakarta saat ini masih memberlakukan sistem pembayaran tiket single tarif sama seperti yang digunakan pada layanan jalan Tol Jagorawi [Jakarta-Bogor] hanya perlu melakukan tap sebanyak satu kali,” kata Ary dalam keterangan resminya dikutip Selasa (15/11/2022).
Ary pun menilai bahwa sistem kontrol gate untuk tap hanya untuk pemotongan uang dalam kartu pengguna atau konsumen. Sehingga berbeda dengan sistem kartu dan gate control dalam layanan transportasi KRL Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) oleh PT KCI.
“Sistem gate control layanan KRL berfungsi untuk menghitung berapa kilometer perjalanan yang dilakukan dan berapa biaya tiket yang harus dibayarkan oleh konsumen.
Layanan Transjakarta yang menggunakan sistem single tarif seharusnya tidak memerlukan kartu dan gate dengan sistem Tap In – Tap Out seperti saat ini,” katanya,
Ary menyimpulkan bahwa hal tersebut menjadi indikasi adanya penyalahgunaan anggaran dan penyalahgunaan kewenangan oleh PT Transjakarta untuk memperkaya pihak lain dengan membuat perangkat atau sistem yang tidak sesuai kebutuhan.
“Kebijakan tersebut juga menimbulkan crowded terbukti dari banyaknya pesan, kritik, dan laporan pengguna di media sosial dan media massa atas terjadinya pemotongan dua kali uang kartu pengguna atau konsumen Transjakarta saat Tap In dan Tap Out,” lanjut Ary.
Padahal menurutnya sistem single tarif seharusnya mempermudah pengguna Transjakarta, namun sebaliknya justru memberatkan.
“Berdasarkan fakta-fakta tersebut Musa Emyus sebagai wakil warga pengguna layanan bus Transjakarta melaporkan dan meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap kebocoran keuangan PT Transjakarta yang diambil dari konsumen, kemana aliran uang tersebut?” ungkap Ary.
