Bisnis.com, JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) telah mencapai sejumlah kesepakatan bisnis dengan berbagai pihak melalui tiga strategi untuk meningkatkan pendapatan pada tahun ini dengan target Rp641 miliar.
Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Humas Transjakarta Anang Rizkani Noor mengungkapkan tiga strategi tersebut antara lain klan di seluruh fasilitas Transjakarta baik di halte, bus, dan lainnya; memanfaatkan ruang di fasilitas Transjakarta untuk kegiatan komersial; dan naming rights, yaitu hak penanaman halte.
“Dari rencana yang telah Transjakarta siapkan tersebut sudah membuahkan hasil beberapa kesepakatan bisnis dengan pihak-pihak terkait,” ujar Anang kepada Bisnis yang dikutip Minggu (29/1/2023).
Lebih lanjut, terkait perincian kesepakatan bisnis tersebut, Anang belum bisa menyampaikannya.
“Sudah ada yang tertarik, kita sudah berbicara dengan mereka, tetapi kami belum dapat memberi info siapa mereka karena ada kesepakatan untuk Non-Disclosure Agreement [NDA] sampai kedua pihak selesai berbicara,” ujar dia.
Anang menambahkan, dari terobosan baru yang sudah disiapkan Transjakarta tersebut, pihaknya berharap kinerja perusahaan dapat meningkat dan pendapatan di luar tiket tahun ini dapat tercapai Rp641 miliar.
Berdasarkan catatan Bisnis, DPRD DKI Jakarta mendorong Transjakarta untuk mencari terobosan dalam memperoleh pendapatan selain dari penjualan tiket (non-farebox).
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan upaya tersebut merupakan langkah untuk mengurangi beban Public Service Obligation (PSO) yang setiap tahun diberikan oleh Pemprov DKI kepada Transjakarta.
“Terobosan harus dilakukan oleh Transjakarta, sebagai salah satu contoh badan bus bisa dijual untuk iklan, kami memandang banyak calon investor yang mau mengiklan disitu,” jelas dia.
Sebagai informasi, dalam APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023, DPRD DKI Jakarta telah menyetujui penambahan PSO Rp300 miliar menjadi Rp3,5 triliun.
Ketua Komisi B DPRD DKI Ismail juga sepakat agar PT Transjakarta sesegera mungkin melakukan terobosan, selain bisa mengurangi beban PSO, jasa transportasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan dividen yang diberikan kepada Pemprov setiap tahunnya.
“Seiring berjalan, dengan peningkatan pendapatan dari non-farebox nanti, paling tidak operasional yang selama ini masih 100 persen dibebankan kepada PSO bisa dikurangi, dan idealnya bisa memberikan kontribusi kepada Pemprov DKI,” ungkap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
