Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, bahwa pemukiman yang berdekatan dengan Depo Pertamina, Plumpang, Jakarta Utara, seharusnya tidak dijadikan tempat tinggal. Musibah yang diwanti-wanti oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terjadi.
“Harusnya memang itu wilayah tidak ditempati oleh masyarakat. Yang jelas pemerintah harus ada di situ, ada kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” Jelas Prasetyo di Jakartas, Selasa (7/3/2023).
Dia menyampaikan, bahwa yang menjadi permasalahan saat ini adalah adanya izin mendirikan bangunan (IMB) yang dikeluarkan pada era Gubernur Anies Baswedan.
“Apa yang sudah diwanti-wanti oleh Ahok pada waktu itu kejadian sekarang,” ujarnya.
Terkait dengan insiden kebakaran Depo Pertamina, Plumpang, Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) lebih memilih enggan berkomentar.
“Perihal insinden Depo Pertamina, Plumpang, sebaiknya dari Kementerian BUMN dan Direktur Utama Pertamina yang menjawab,” jelasnya.
Baca Juga
Meskipun demikian, Ahok sebelumnya pernah mengatakan warga yang menempati tanah orang seperti di Tanah Merah harus diberikan solusi dengan membangun rusun, sehingga orang-orang di sana direlokasi ke rusun yang dibangun tersebut.
“Yang dudukin tanah orang, kayak di Tanah Merah, saya sudah bilang sama Pertamina semua. Saya sudah tawarkan solusi juga untuk kita bangun rusun, lalu orang yang digusur itu harus dapat rusun. Dia tinggal berapa lama? Seumur hidup,” ungkap Ahok.
Di lain pihak, Menteri BUMN Erick Thohir juga sempat mengingatkan bahwa proyek vital tidak boleh dekat dengan pemukiman warga, harus memiliki jarak.
“Saya sudah mengingatkan dari 2 tahun yang lalu, proyek vital nasional seperti kilang minyak Pertamina. Objek vital dan kehidupan masyarakat harus punya jarak, dan ini harus semua disiplin,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemprov DKI Jakarta Sarjoko mengatakan, izin mendirikan bangunan (IMB) yang diberikan pada era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada warga yang menempati pemukiman dekat Depo Pertamina, Plumpang, Jakarta Utara, merupakan bentuk dukungan mobilitas ekonomi.
“Untuk IMB yang pernah diberikan oleh pelayanan terpadu (PT) sebenarnya hanya semata dukungan supaya kebutuhan layanan dasar di sana bisa terpenuhi. Misalnya air bersih, air minum, kemudian aksesibilitas jalan, ini untuk mobilitas ekonomi,” jelas Sarjoko.
Sebagaimana diketahui, Depo Pertamina, Plumpang, Jakarta Utara saat ini tengah menjadi sorotan karena pada Jumat (3/3/2023) terbakar. Hal ini berdampak terhadap rumah warga di sekitar depo.
Sarjoko menegaskan bahwa Pemprov DKI dan Pertamina saat ini tengah menetukan opsi penyelesaian jangka panjang.
“Saat ini lagi dicarikan opsi penyelesaian jangka panjang, kita belum tahu apa yang mau dipilih, tentu akan dibicarakan Pemprov DKI dengan pihak Pertamina,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
