Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DPRD DKI Apresiasi Rencana Heru Terbitkan Ingub Cegah Pegawai Pemprov Flexing

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Fraksi Nasdem Ahmad Lukman Jupiter mengapresiasi langkah Pj Gubernur DKI untuk menerbitkan ingub baru perihal pegawai flexing
DPRD DKI Apresiasi Rencana Heru Terbitkan Ingub Cegah Pegawai Pemprov Flexing. Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono / Bisnis - Pernita Hestin Untari
DPRD DKI Apresiasi Rencana Heru Terbitkan Ingub Cegah Pegawai Pemprov Flexing. Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono / Bisnis - Pernita Hestin Untari

Bisnis.com, JAKARTA - Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta mengapresiasi langkah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menerbitkan instruksi gubernur (Ingub) baru seiring dengan adanya pegawai Pemprov DKI yang memamerkan harta kekayaannya.

Belum lama ini, istri dan anak Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Massdes Arouffy heboh di jagat media sosial. Istri Messdes memamerkan harta kekayaannya berupa tas dan sepatu bermerek terkenal dengan harga fantastis.

Menanggapi kasus tersebut, Heru berencana menerbitkan ingub baru yang saat ini masih dalam kajian.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Fraksi Nasdem Ahmad Lukman Jupiter menyampaikan dirinya mengapresiasi keberanian Pj Gubernur DKI yang berencana menerbitkan ingub baru untuk mencegah perilaku flexing atau pamer harta di lingkungan Pemprov DKI.

“ASN maupun pejabat yang berada di lingkungan Pemprov DKI itu digaji menggunakan keringat rakyat. Jadi, sepanjang masih digaji oleh rakyat, jangan istilahnya memberikan contoh yang tidak baik, apalagi di muka umum termasuk media sosial,” ujar Jupiter dalam keterangan resmi, Selasa (4/4/2023).

Harapannya jika ingub tersebut sudah diterbitkan, tercipta reformasi birokrasi dalam memperbaiki pendayagunaan ASN di lingkungan Pemprov DKI dengan pemerintah yang bersih, serta perubahan karakter, akhlak, dan moral pejabat di DKI.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak mengatakan pegawai Pemprov DKI Jakarta yang keluarganya flexing perlu diperiksa oleh KPK.

"Gubernur sendiri mengembalikan mobil mewah yang dia terima kan? Masa pegawainya hidup mewah. Kita melihatnya proporsional saja, sebaiknya diperiksa KPK saja, kan ada LHKPN-nya," ujarnya.

Gilbert menilai adanya ketidakwajaran yakni gaji yang diterima tidak sebanding dengan gaya hidup mewah anggota keluarganya.

“Periksa aja kalau terbukti dicopot, tidak perlu didesak, karena memang ada ketentuannya,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper