Bisnis.com, JAKARTA — Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia menyayangkan usul kenaikan tarif Transjakarta sebesar Rp5.000 oleh Dewan Transportasi Jakarta (DTKJ) kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta dengan alasan sejak tahun 2007 tidak ada kenaikan tarif.
Sekretariat Jenderal FAKTA Indonesia Ary Subagyo Wibowo mengatakan, kenaikan yang diusulkan DTKJ menciderai rasa keadilan pengguna transportasi Jakarta yang selama ini belum terlayani dengan baik.
“Kalau dipahami secara seksama banyak persoalan yang mendasar yakni persoalan transportasi Jakarta belum terselesaikan dengan baik, sebaliknya justru yang diterima kemacetan semakin bertambah parah,” ujar Ary dalam keterangan resmi, Rabu (12/4/2023).
Usulan DTKJ seharusnya memahami kondisi masyarakat yang menghadapi pengeluaran untuk menghadapi hari raya idul fitri, kebutuhan anak untuk masuk sekolah, dan kenaikan harga bahan pokok semakin melambung tinggi.
Ary melanjutkan, DTKJ harusnya memahami bahwa tarif Rp3.500 bukan hanya semata-mata dari konsumen akan tetapi juga ada subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang selama ini tidak dibuka ke publik besaran subsidi yang diberikan kepengguna.
“Jadi sudah sewajarnya kalau pengguna transportasi publik mendapatkan subsidi, bukan malah DTKJ mendorong kenaikan tarif sehingga akan menambah beban pada pengguna transportasi,” ujarnya
Baca Juga
FAKTA Indonesia juga menyayangkan keputusan DTKJ karena tidak melakukan survei mandiri justru mengandalkan survei melalui akun instragram @dishubdkijakarta. Seharusnya DTKJ mampu melakukan survei mandiri sehingga idependesinya dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk mendorong kenaikan tarif, ada 2 hal yang harus diperhatikan. Pertama, Dinas Perhubungan (Dishub) mendapat dukungan publik melalui suara DTKJ dengan hasil survei yang dilakukan untuk mendapat dukungan masyarakat sebegai ligitimasi menaikkan tarif.
Kedua, mengharapkan dukungan DPRD DKI Jakarta apabila tidak akan bisa menaikkan tarif dari pengguna transportasi akan bisa mendapatkan kenaikan subsidi dari APBD DKI Jakarta.
“Dua hal tersebut yang harus diwaspadai publik agar dapat melihat jernih bahwa kenaikan tarif bukan solusi utama dalam membenahi carut marut transportasi di Jakarta, justru akan membebani warga pengguna transportasi publik kemungkinan besar pengguna akan beralih ke kendaraan bermotor,” jelasnya.
Sebelumnya, Heru menyatakan tengah mengkaji kenaikan tarif Transjakarta. Seperti diketahui, tarif Transjakarta belum ada kenaikan sejak 2007.
Heru pun belum dapat memastikan apakah tarif Transjakarta jadi naik atau tidak. “belum, kenaikan tarif Transjakarta masih dibahas,” pungkasnya.
