Bisnis.com, JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan kesiapannya menghadapi gugatan pata pedagang Pasar Hayam Wuruk Indah (HWI) Lindeteves terkait revitalisasi pasar.
"Saya demen tuh. Tunggu gugatannya sajalah," ujarnya di Balai Kota, Senin (14/7/2014).
Dia membantah kontrak revitalisasi pasar tersebut dilakukan pada masa kepemimpinannya. Kontrak tersebut, lanjutnya, dilakukan pada saat pemerintah Fauzi Bowo.
"Justru di zaman kami para pedagang bersusaha memperjuangkan kembali supaya harganya murah. Yang udah dia setuju nyatanya enggak setuju," ucapnya.
Program revitalisasi itu pun telah disetujui oleh 60% pedagang lama atau eksisting.
Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2009 Pasal 7 Ayat 2 tentang pengelolaan area pasar dikatakan bahwa revitalisasi dapat dilakukan jika telah disetujui oleh 60% pedagang.
Sebanyak 40% pedagang yang saat ini menuntut untuk dibatalkannya revitalisasi adalah pedagang yang tidak setuju dilakukannya revitalisasi.
"Sama kayak saya sama Pak Jokowi yang mimpin Jakarta dengan 52%, kalau 48% tidak setuju dan ribut-ribut, apa bisa membatalkan kami untuk jadi pemimpin Jakarta? Tidak bisa, bos! Syarat bongkar pasar juga sudah terpenuhi 60% pedagang setuju," katanya.
Pria yang kerap disapa Ahok ini menuturkan para pedagang yang tidak setuju tersebut sempat meminta kepada dirinya dan Gubernur Non-aktif DKI Joko Widodo untuk membantalkan revitalisasi tersebut. Namun, permintaan para pedagang ditolak karena tidak bisa membatalkan perjanjian yang telah dibuat oleh pemimpin sebelumnya.
"Ya enggak bisa kami membatalkan perjanjian pak Fauzi Bowo, lalu ngotot sampai ke mana2. Saya bilang, tegakkan aturan saja. Boleh enggak satu orang miliki sampai 20-an kios, enggak bisa," tuturnya.
Dia menduga di balik PD Pasar Jaya adalah orang kaya yang bisa membayar pengacara dan mendatangkan ombudsman untuk membatalkan rencana revitalisasi tersebut.
Ahok berencana membuat aturan baru yang melarang orang kaya tidak diperbolehkan untuk bermain di PD Pasar Jaya.
"Dia bilang kami, masa kami enggak ada jasa sudah 20-an tahun. Saya bilang, kenapa kamu enggak bepikir kamu sudah jadi kaya raya karena datang di Pasar Jaya. Saatnya dong kasih ke orang yang lebih miskin, kenapa enggak boleh. Masa mau gugat kami segala macam, kan lucu, ya gugat sajalah," ujarnya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menjamin tak akan meningkatkan harga sewa kios sebab akan memperjuangkan hak pedagang untuk mendapat kios dengan harga sewa murah.
Sebelumnya, sebanyak 357 pedagang Pasar HWI Lindeteves di Jalan Hayam Wuruk Raya, Jakarta Barat, melalui kuasa hukumnya Otto Hasibuan mendesak Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI.
Pasar HWI Lindeteves yang telah berdiri selama 20 tahun akan dilakukan revitalisasi oleh PD Pasar Jaya
Adanya revitalisasi tersebut menyebabkan perpanjangan Hak Pemakaian Tempat Usaha (HPTU) para pedagang.
Dia menambahkan adanya diskriminasi pada perdagang eksisting saat perpanjangan. Para pedagang ini dipersulit untuk memperpanjang sewa dan dikenakan kenaikan harga yang tinggi.
"Mereka kan penah demo ke Balai Kota, bahkan pernah berbicara dengan Pak Jokowi. Dia menjanjikan akan menyelesaikan masalah ini. Tapi karena dia jadi capres, maka penyelesaiannya diserahkan ke Pak Ahok,” ucap Otto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
