Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menindak tegas angkutan umum dan pedagang kaki lima (PKL) yang tidak menaati aturan, sehingga membuat kemacetan menjelang lebaran seperti di sekitar Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama menyatakan akan ada sanksi tegas untuk para pelanggar aturan yang mengakibatkan kemacetan.
"Kita minta Dinas Perhubungan untuk menindak tegas, seperti cabut izin trayek angkutan-angkutan yang suka ngetem sembarang tempat. Kalau PKL pada di jalan bakal kita sikat, di trotoar kita bikin ribut," ucap Ahok di Balai Kota seusai sidang paripurna, Senin (21/7/2014).
Sementara itu, untuk mengatasi para PKL yang membandel dan terkadang berlaku anarkis ketika ditertibkan, Ahok menegaskan, prinsip mengenai hak asasi manusia masyarakat perkotaan yang dianutnya sudah sangat jelas.
Dirinya menyebut, akan melakukan apapun untuk melindungi hak asasi manusia warga DKI.
"Kalau ada 1000 orang enggak mau diatur dan ganggu 10 juta orang, kalau harus bunuh mereka, akan saya lakukan. Saya tegas, semua ada prosedur tetapnya," katanya.
Ahok pun menambahkan, untuk menertibkan PKL, pemprov DKI akan meminta bantuan TNI dan Polri untuk menindak. Hal ini harus dilakukan karena terlalu banyak aturan yang diabaikan di Jakarta.
"Saya minta bantuan TNI dan Polri untuk bertindak. Kalau anda keluarkan golok dan mau anarkis, kita tembak pakai pistol listrik. Jadi, ini semua ada aturannya, sekarang ini di Jakarta pada seenaknya. Di satu pihak kita ditekan dibilang melanggar HAM, tapi mereka nginjek-nginjek aturan. Ini mesti ditindak tegas," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
