Bisnis.com, BEKASI - Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu menegaskan perlunya peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur ketimbang mengupayakan efisiensi penggunaan anggaran.
Ahmad menuturkan pihaknya tengah berfokus pada upaya peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur kota.
"Sehingga dengan demikian infrastruktur di Kota bekasi memiliki umur yang lebih pajang," katanya di sela-sela penyuluhan hukum pembangunan infrasruktur dibidang kebinamargaan dan ketataairan, Selasa (12/8/2014).
Dia menjelaskan Dinas Bina Marga dan Tata Air (Disbimaarta) Kota Bekasi, dan sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya, telah terikat pakta integritas untuk menjaga kualitas pengadaan barang dan jasa.
Dengan begitu, Ahmad berharap kesepakatan terserbut dapat terealisasikan secara konkret dalam pengerjaan proyek infrastruktur dan kegiatan SKPD lainnya.
Oleh karena itu, dia menuturkan Disbimarta, setiap SKPD dan pihak ketiga yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa perlu memahami peraturan perundangan yang menjamin kualitas pelaksanaannya.
"Perlu pemahaman yang utuh mengenai peraturan perundangan, karena pakta integritas mengacu kepada seberapa jauh SKPD mengikuti aturan main perundangan yang berlaku terkait ruang lingkup tanggung jawabnya," tegasnya.
Bukan mementingkan efisiensi, Ahmad mengingatkan Disbimarta untuk lebih mengutamakan peningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi.
Efisiensi pagu anggaran, jelasnya, seringkali disebabkan oleh pengerjaan proyek atau pengadaan barang dan jasa tidak mengutamakan kualitas.
Kondisi itu, sambung dia, terjadi karena spesifikasi pengerjaan proyek atau barang berbeda dengan standar yang ditetapkan. Hal itu, tegasnya, merupakan bentuk wanprestasi kinerja SKPD.
"Beberapa kali seolah-olah terjadi adanya efisiensi, pagu anggaran yang disediakan tidak terserap sepenuhnya. Ini bukan efisiensi tapi tindakan wanprestasi," ujarnya.
Peningkatan kualitas infrastruktur, lanjut dia, juga mesti didukung oleh pihak ketiga dan kontraktor yang melaksanakan proyek. Oleh karena itu, Ahmad menegaskan perlunya meningkatkan sinergitas pihak terkait dengan pemkot.
"Dalam hal seperti ini kita punya tanggung jawab bersama untuk meningkatkan kualitas, jangan sampai proyek yang baru dibangun langsung rusak, dan menjadi sorotan, seperti jembatan Comal," katanya.
Di samping itu, dia menyatakan peningkatan kualitas juga perlu didukung dengan laporan progres proyek yang teratur daan berkelanjutan. Dia menuturkan proyek infrastruktur seringkali menyerap anggaran lebih lambat.
Hal tesebut, jelasnya, dipicu oleh penyerapan anggaran di bagi per termin. "Mayoritas pembayaran dilakukan pada termin terakhir."
Menurutnya, keadaan itu menyulitkan pemkot untuk melakukan monitoring pekerjaan. Oleh karena itu, lanjutnya, pihaknya akan menerapkan pembayaran sesuai termin.
"Dengan begitu pengawasan dan berita acara progres pekerjaan dalam setiap terminnya tersedia dan dapat dipertanggungjawabkan," tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
