Bisnis.com, JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta menilai ada kemungkinan dana penanganan bencana menjadi rawan terhadap praktik korupsi.
Kepala Bidang Informatika dan Pengendalian BPBD DKI Jakarta Bambang Surya Putra mengatakan dana pengendalian bencana yang dikucurkan seiring diterbitkannya status darurat bencana memiliki potensi praktik korupsi yang tinggi.
Pasalnya, saat bencana semua biaya dikeluarkan karena situasinya darurat. Oleh karena itu, kemungkinan penyalahgunaan dana saat di lapangan memang ada.
"Bisa saja [rawan korupsi]. Misalnya disinyalir [ada korupsi] terjadi karena semua demikian mudah. Tenda, beli Rp1 miliar, beli. Kagak tender dia, beli," ujarnya di Balai Kota, Rabu (11/2/2015).
Lebih lanjut, saat ini, dampak banjir masih dapat ditangani sendiri. Kenyataannya, banyak pihak yang membantu Pemprov mulai dari lembaga swadaya masyarakat baik dari Indonesia dan Asing.
"Kita bersama-sama warga, NGO [nongovernment organization) yang lain-lain kita akan menghadapi banjir bersama. Tapi tolong status darurat bencana nanti ya kalau memang bencananya sudah besar," katanya.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan Rp2,5 triliun untuk dana pengendalian bencana daerah. Namun, dana ini akan dikucurkan saat status darurat bencana dikeluarkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
