Bisnis.com, TANGERANG— Pebisnis hotel dan restoran di Provinsi Banten memproyeksikan okupansi selama sisa semester II/2015 bakal merangkak dan memungkinan stabil pada level 60%.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Banten Achmad Sari Alam mengatakan, tanpa menghitung lonjakan selama libur lebaran, rata-rata okupansi perhotelan dan restoran di provinsi ini kurang dari 60%.
"Kalau nanti PNS bisa menggelar rapat kembali di hotel, maka hotel-hotel di perkotaan bisa kembali naik okupansinya menjadi 60%," ucapnya kepada Bisnis, akhir pekan lalu.
PHRI merasa pelarangan bagi pegawai negeri sipil (PNS) menggelar rapat di hotel berdampak negatif bagi dunia usaha. Kebijakan ini sempat diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) No. 11/2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor.
Peraturan itu mulanya diklaim untuk meningkatkan pendayagunaan fasilitas ruangan yang ada di kantor. Tanpa pengetatan semacam ini dikhawatirkan PNS mudah menghamburkan uang negara cuma untuk membiayai rapat di luar kantor.
"Sekarang PNS sudah bisa rapat lagi di hotel dengan batasan tertentu. Jadi ada kesempatan untuk okupansi hotel dan restoran naik," ucap Achmad.
Surat edaran tersebut akhirnya dicabut pada April 2015 digantikan Peraturan Menteri PAN-RB No. 6/2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor. Rapat di luar kantor menggunakan fasilitas hotel/villa/cottage/resort maupun ruang gedung lain yang bukan milik pemerintah dapat dilakukan secara selektif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
