Bisnis.com, JAKARTA-- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tahu Pemprov DKI rentan korupsi anggaran.
Dia mengatakan masalah penyerapan anggaran juga berimbas pada perlambatan ekonomi nasional.
"Jadi saya bilang kenapa ekonomi melemah? Karena pada takut korupsi, bukan takut belanja. Mau ngatur-ngatur untuk curinya bingung," ujar Ahok pada Rapat Pengarahan Gubernur atas Instruksi Presiden RI terhadap Penyerapan Anggaran, Kamis (27/8/2015) di Balai Kota.
Ahok mengatakan, di lingkungan Pemprov DKI masih ada upaya untuk memainkan APBD DKI 2015.
Saya bukan suudzon, kita bicara jujur. Alat berat, mesin, truk rata-rata ada di e-katalog LKPP. Kamu tinggal beli kenapa belum beli juga?" kata Ahok.
"Ini mulai jalan nih dari 2012 kita masuk, 2013 dikerjain. Tahun 2014 saya minta e-budgeting ditolak, sampai akhir saya kumpulin. Tahun 2015 saya paksa e-budgeting, tapi harga satuannya belum e-budgeting," ujar Ahok.
Menurut Ahok, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) enggan membeli dan lebih memilih sewa agar bisa mengambil keuntungan dari biaya sewa.
"Kalau beli sendiri bagaimana korupsinya? Nyolong solar bisa di-tracking, nyolong jam enggak bisa, ini Jakarta," kata Ahok.
Ahok menjelaskan, jika memilih sewa, terdapat celah untuk memainkan anggaran. "Jadi kalau nyewa sama orang bisa main kan. Kamu kontrak sekian, minta 10% sama saya, saya jadi suudzon gitu lho. Jadi alasannya apa?," kata Ahok.
Dia juga menduga bahwa lambatnya penyerapan anggaran DKI Jakarta merupakan upaya melengserkannya.
"Lalu kedua, ini politik. Kapan nih gubernur brengsek ini keluar dari Jakarta supaya bisa pesta pora lagi?," ujar dia.
Ahok menyerahkan proses hukum kepada lembaga berwenang seperti BPK, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk menangani korupsi di lembaganya.
"Voor aja dulu. Aku mah sabar aja, nanti kupenggal," kata Ahok.
Pemprov DKI menjadi salah satu pemerintah daerah yang serapan anggarannya terendah. Hingga medio 2015, serapan anggaran DKI baru 19,4% dari total APBD Rp 69,28 triliun.
