Bisnis.com, TANGERANG—Berbagai hambatan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur berdampak kepada lambatnya penyerapan anggaran belanja Pemerintah Provinsi Banten pada triwulan II/2015.
Kepala Bank Indonesia Provinsi Banten Budiharto Setyawan mengatakan masalah klasik yang selalu menghantui adalah tumpang tindih peraturan dan keterlambata proses pembebasan lahan. Meskipun perkara ini sebetulnya tidak hanya dihadapi Banten tetapi juga daerah lain.
Upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah (pemda) untuk mendongkrak realisasi belanja yakni dengan mempercepat desain detil proyek. “Misalnya, tahun ini dilakukan penjelasan proyek sehingga saat anggaran cair tinggal dilaksanakan,” ucap Budiharto kepada Bisnis, Selasa (1/9/2015).
Lambatnya realisasi berbagai proyek infrastruktur bisa dilihat dari realisasi belanja modal serta belanja barang dan jasa. Sampai dengan triwulan kedua tahun ini realisasi masing-masing baru 15% dan 19% dari pagu anggaran dalam APDB.
Persentase itu merujuk kepada realisasi belanja modal baru Rp286,3 miliar dari pagu Rp1,85 triliun. Sementara belanja barang dan jasa hanya terserap Rp383,1 miliar dari pagu Rp1,99 triliun.
Komponen belanja modal yang realisasinya paling besar pada triwulan kedua adalah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan sebanyak 31%. Angka ini setara dengan Rp254,5 miliar dengan total pagu Rp817,7 miliar.
Bersamaan dengan banyaknya masalah terkait pembebasan lahan, belanja modal di bidang inipun realisasinya minim baru 1% setara Rp4,42 miliar. Adapun pagu untuk belanja pengadaan lahan mencapai Rp396,5 miliar.
Realisasi belanja yang dilakukan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) Banten polanya tetap terbesar adalah pengeluaran belanja pegawai serta barang dan jasa barulah belanja modal.
“Beberapa SKPD yang realisasi belanja modalnya di atas 20% hanya dua,” ucap Budiharto. SKPD yang dimaksud adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Dinas Bina Marga dan Tata Ruang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
