Bisnis.com, JAKARTA--Kepala Bidang Prasarana Pendidikan Dinas Pendidikan DKI Riza Mantaluthfi mengatakan pihaknya mengikuti instruksi Gubernur untuk melaksanakan pemaketan lelang untuk perbaikan dan pembangunan sekolah di lima wilayah kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan DKI, proyek perbaikan dan pembangunan sekolah pada tahun ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu lelang manajemen konstruksi (MK) dan teknis pelaksanaan. Mulai tahun ini, Dinas Pendidikan DKI membagi menjadi empat paket besar, yaitu Paket I (Jakarta Selatan-Jakarta Pusat), Paket II (Jakarta Barat-Jakarta Utara), Paket III (Jakarta Timur-Kepulauan Seribu), dan Paket IV (Suku Dinas Pendidikan DKI).
"Totalnya ada 88 sekolah yang akan direnovasi dan dibangun ulang pada tahun ini. pagu perkiraan yang kami anggarkan berjumlah Rp1,2 triliun," katanya ketika ditemui Bisnis, Kamis (21/1/2016).
Dia menuturkan dokumen lelang empat paket manajemen konstruksi sudah dipublikasikan oleh Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI melalui situs www.lpse.jakarta.go.id sejak akhir tahun 2015. Pemenang paket lelang MK rencananya sudah bisa menandatangani kontrak kerja pada bulan depan.
Sementara itu, Riza menargetkan dokumen lelang fisik keempat paket perbaikan dan pembangunan sekolah diumumkan pada April 2016. Jika proses lelang lancar dan sesuai ketentuan, maka proses pekerjaan fisik bisa dilaksanakan mulai Mei tahun ini.
"Kami optimistis tahun ini semua paket pekerjaan bisa selesai. Waktu yang dibutuhkan untuk rehab total sekolah butuh sekitar 6 bulan. Kami berharap semua prosesnya lancar sehingga tahun depan tidak ada lagi bangunan sekolah yang jelek dan mau ambruk," katanya.
Ide pelaksanaan lelang konsolidasi di DKI Jakarta bermula kala Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengemukakan kekecewaannya terhadap hasil jadi renovasi atau pembangunan sekolah di Ibu Kota.
Mantan Bupati Belitung Timur tersebut melihat banyak bangunan sekolah yang bangunannya sudah rusak padahal baru direnovasi atau dibangun oleh kontraktor.
Sebelumnya, kalangan pengusaha konstruksi di DKI Jakarta mempertanyakan dasar hukum pelaksanaan kebijakan lelang konsolidasi yang diterapkan pemerintah daerah mulai tahun ini.
Direkstur Eksekutif Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) DKI Jakarta Setu Albertus mengatakan keputusan pemerintah Ibu Kota menerapkan lelang konsolidasi terkesan tak formal karena hanya bersumber dari ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
