Bisnis.com, JAKARTA—Warga sejumlah apartemen melayangkan protes keras terhadap kebijakan pengelola apartemen yang mengintimidasi warga melalui pemadaman listrik bila menolak sejumlah kebijakan yang diberlakukan pengelola.
Ketua Paguyuban Penghuni East Park Apartment, Wim Pito Sinurat mengatakan, pihak pengelola yakni PT Prima Buana Internusa melayangkan ancaman pemadaman listrik kepada warga yang menolak keputusan pengelola menaikan iuran pengelolaan lingkungan (IPL) sejak 1 April 2016 lalu.
Wim mengatakan, warga menolak kenaikan IPL karena tidak adanya transparansi terkait pertanggungjawaban dana yang terkumpul.
Selain itu, warga mempertanyakan hak PT Prima Buana Internusa untuk mengelola apartemen tersebut, sebab seturut ketentuan UU 20/2011 tentang Rumah Susun pasal 74 hingga 78, pengelolaan seharusnya dipercayakan kepada warga melalui pembentukan Persatuan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS).
PT Prima Buana Internusa merupakan anak usaha Agung Podomoro Group yang ditunjuk sebagai pengelola oleh Agung Podomoro selaku pengembang.
“Senin depan tanggal 25 April nanti mereka mau mulai matikan listriknya kalau kita tolak kenaikan IPL. Oleh karena tidak tahu dan diintimidasi, kami pasang spanduk di ruang terbuka, tetapi mereka copot,” katanya saat dihubungi Kamis (22/4/2016).
Wim mengatakan, selama ini pengelola juga tidak menunjukkan profesionalitas pengelolaan. Fasilitas umum dan fasilitas sosial di lingkungan apartemen tidak diperhatikan, tempat ibadat yang memadai pun tidak disiapkan. Bila warga hendak menggelar ibadat atau pertemuan yang lebih besar, pengelola memungut biaya atas penggunaan ruangan yang dipakai.
“Mereka menaikan IPL dengan alasan kenaikan harga, UMP dan inflasi. Tetapi sekurity yang ada di sini selama ini digaji tidak sesuai UMP, hanya Rp1,7 juta. Padahal UMP DKI Jakarta sekitar Rp3,1 juta,” katanya.
Perwakilan Kesatuan Aksi Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia (Kappri) Triana mengatakan, modus yang sama dilakukan oleh pengelola apartemen di sejumlah apartemen lainnya. Di apartemen Kalibata City, pemadaman sudah mulai dilakukan.
Apartemen ini pun dibangun oleh Agung Podomoro dan dikelola PT Prima Buana Internusa.
Warga yang tidak setuju terhadap kenaikan IPL dan pemadaman listrik berniat menggugat ke pengadilan. Akan tetapi, warga terus diintimidasi dan tidak tahan terhadap pemadaman listrik, padahal proses hukum di pengadilan relatif lama.
Warga dipaksa untuk menandatangani surat pengakuan utang akibat penolakan membayar kenaikan IPL. Alhasil, warga terpaksa menandatangani surat utang dan tentu tidak dapat memang di pengadilan sebab pengelola telah memiliki bukti tanda setuju atas kenaikan IPL.
Triana mengatakan, pengelola sejatinya tidak punya izin menjual listrik, sehingga tidak berhak mematikan sambungan listrik warga. Sementara itu, PLN mengaku bahwa warga bukanlah pelanggan langsung PLN, melainkan pengelola.
“Di UU Ketenagalistrikan, seharusnya mereka punya hak untuk memeriksa yang tidak berizin untuk menjual. Negara harusnya bisa menjamin warga untuk punya listrik langsung dari PLN atau badan usaha yang punya izin menjual, bukan yang ilegal,” katanya.
Triana mengatakan, setidaknya ada 64 apartemen di seluruh Indonesia yang memiliki masalah, terutama terkait hak pengelolaan oleh P3SRS. Namun, hingga kini warga belum memperoleh perlindungan dan pengakuan hak yang memadai dari pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
